RRI.CO.ID, Nias Barat - Bupati Nias Barat, Eliyunus Waruwu, S.Pt., M.Si., menghadiri kegiatan pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan graduasi di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Nias Barat, Kecamatan Lahomi, Rabu 18 Februari 2026.

Kegiatan yang turut dihadiri Kadis Dinsos dan Kepala Tim PPPK Kemensos tersebut bertujuan meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial agar program pemerintah tepat sasaran dan berkeadilan.

Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya sinkronisasi dan validasi data terpadu serta menyoroti laporan dari tingkat desa yang terkadang bersifat subjektif, di mana warga yang layak dibantu justru tidak terdata.

"Ada ketimpangan antara jumlah Kepala Keluarga sekitar 26.000 KK dengan jumlah rumah fisik sekitar 19.000 unit," ujarnya.

Bupati Eliyunus juga mendorong terwujudnya satu basis data bersama lintas instansi, seperti Dinas Sosial, Kesehatan, dan PMD, guna memudahkan intervensi program.

"Sebagai solusi atas persoalan pendataan manual kami mendorong inovasi digital berbasis GIS atau Geographic Information System," ucapnya.

Menurutnya, setiap rumah penerima manfaat akan didata berdasarkan titik koordinat dan ditampilkan dalam peta digital.

Pemkab saat ini tengah menyiapkan aplikasi yang memungkinkan petugas lapangan mengunggah foto dan data kriteria penerima secara langsung ke dalam sistem.

Program sosial, lanjut Eliyunus, harus difokuskan pada kelompok prioritas, antara lain warga dalam kategori kemiskinan ekstrem, ibu hamil, balita, serta penanganan stunting yang terintegrasi dengan data kesehatan.

"Perhatian juga diberikan kepada lansia, penyandang disabilitas, anak yatim piatu, ODGJ, serta penerima bantuan rumah tidak layak huni yang disinergikan dengan program pemerintah pusat dan daerah," tuturnya.

Untuk memastikan efektivitas, penerapan sistem baru akan diawali dengan uji coba di satu kecamatan dan dievaluasi secara berkala sebelum diterapkan secara luas.

"Saya mengingatkan bahwa data bersifat dinamis sehingga pemutakhiran harus dilakukan secara berkelanjutan, dengan melibatkan pendamping PKH, TKSK, dan perangkat desa agar penyaluran bantuan semakin akurat dan transparan," ujarnya.