​RRI.CO.ID, Malinau - Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adat dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kehormatan daerah.

Bupati Kabupaten Malinau, Wempi W. Mawa, S.E., M.H. menegaskan bahwa pelestarian budaya merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, stake holder lainnya hingga komunitas adat.

“Budaya itu bukan sekadar warisan, tetapi jati diri dan martabat kita. Karena itu harus dijaga, dirawat, dan dilestarikan secara kolektif,” katanya dalam Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Tariu  Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) di Tajan Frank Park Kabupaten Malinau, belum lama ini.

Ia menjelaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau terus membuka ruang kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Termasuk organisasi adat, keagamaan dan politik, demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

Karena itu, Wempi W Mawa menekankan pentingnya semua pihak dalam mendukung pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. “Kami di Pemerintah Kabupaten Malinau selalu terbuka untuk berkolaborasi dengan semua pihak. Tujuan kita satu, yaitu bagaimana pembangunan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” bebernya.

Bupati Malinau juga mengingatkan pentingnya konsolidasi internal organisasi serta penyusunan program kerja realistis dan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki.

“Program organisasi harus disusun secara terukur dan realistis. Namun tetap menyentuh kebutuhan anggota dan masyarakat luas,” tegas mantan Ketua DPRD Malinau ini.

Selain menyoroti aspek sosial dan budaya, Bupati Wempi juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Ia mengingatkan bahwa sumber daya alam merupakan penopang utama kehidupan masyarakat yang harus dikelola secara bijaksana. 

Sementara, Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang yang membuka Rapimwil DPW TBBR Provinsi Kaltara mengapresiasi kontribusi ormas adat dalam menjaga stabilitas sosial, keharmonisan masyarakat, serta pelestarian budaya dan kearifan lokal di daerah.

"Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi adat agar hasil pembangunan benar-benar berkelanjutan," katanya.

Ia mengungkapkan Rapimwil merupakan forum strategis menyatukan visi dan menyelaraskan program kerja organisasi dengan arah pembangunan daerah maupun kebutuhan riil masyarakat.

Rapimwil DPW TBBR Kaltara ini diharapkan menghasilkan rekomendasi dan keputusan strategis yang mampu memperkuat peran organisasi dalam menjawab tantangan zaman.

Sekaligus memastikan nilai-nilai budaya tetap hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang. “Pemerintah Provinsi Kaltara selalu membuka ruang dialog dan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan adat sebagai mitra strategis pembangunan, tanpa meninggalkan identitas dan nilai-nilai budaya lokal,” tutur gubernur. (Dayat/sti)