RRI.CO.ID, Ambon - Pembangunan infrastruktur pada 11 kabupaten/kota di wilayah di Provinsi Maluku masih berjalan lambat. Salah satu penyebab utamanya adalah keterlambatan pemerintah kabupaten/kota dalam mengimput dan memperbaharui data perencanaan serta laporan pembangunan ke sistem nasional. 

Keterlambatan input data ini berdampak langsung pada proses penganggaran dan pencairan dana dari pemerintah pusat. Akibatnya, banyak proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan, pembangunan jembatan, dan fasilitas umum lainnya tertunda bahkan belum bisa direalisasikan. 

"Kenapa Maluku agak terlambat pembangunan infrastrukturnya? Salah satunya karena usulan dari kabupaten/kota lambat masuk sistem. Semua sekarang berbasis aplikasi dan ada batas waktunya," kata Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo di Ambon, Rabu, 4 Februari 2026

Menurutnya, pernyataan ini bukan asal. Ini merupakan jawaban dari Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum setelah ditanyakan perihal kendala dari masalah tersebut. 

"Kita komunikasi bersama Dirjen Bina Marga Kementerian PU dan itulah yang pak Dirjen sampaikan ke kita," ucapnya

Menurutnya, mekanisme pengusulan program pembangunan saat ini sepenuhnya berbasis sistim aplikasi nasional dengan tenggat waktu yang ketat. Ketidak disiplin daerah dalam memenuhi jadwal tersebut berpotensi membuat peluang pembangunan infrastruktur terlewat.

"Kalau belum masuk karena kendala sistem, harus dicoba lagi. Semua daerah di Indonesia pakai sistem yang sama, jadi kita harus lebih proaktif," kata Alhidayat

Selain persoalan teknis pengusulan, Komisi III DPRD Provinsi Maluku juga menyoroti rendahnya komitmen kehadiran pejabat teknis dalam rapat evaluasi yang di gelar bersama DPRD. Ketidakhadiran sejumlah kepala dinas khususnya dari Kabupaten Maluku Tengah dinilai menghambat percepatan pembangunan.

"Kami sangat menyayangkan ada kepala dinas yang tidak hadir tanpa pemberitahuan resmi. Ini menyangkut kepentingan masyarakat, jadi harus menjadi prioritas," ujarnya