RRI.CO.ID, Belitung Timur - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, memastikan kesiapan Kapal Motor Cepat (KMC) Kartini 1 untuk dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. 

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Arief Djatmiko mengatakan, pemanfaatan KMC Kartini 1 diharapkan dapat membantu daerah yang membutuhkan sarana transportasi laut. Menurutnya, sinergi antar pemerintah daerah penting dalam mendorong pemerataan pembangunan nasional.

“Pemprov Jawa Tengah sangat mendukung pemanfaatan aset daerah yang masih layak operasi untuk membantu daerah lain,” ujar Arief Djatmiko pasa Selasa, 3 Februari 2026.

KMC Kartini 1 sebelumnya digunakan untuk melayani rute Semarang–Karimun Jawa. Setelah dilakukan evaluasi teknis awal, kapal dinilai masih dalam kondisi cukup baik dan layak untuk dioperasikan kembali.

Meski demikian, Arief Djatmiko menyebutkan kapal tetap memerlukan proses docking. Langkah tersebut diperlukan untuk perbaikan ringan serta penyesuaian teknis agar memenuhi standar keselamatan pelayaran.

“Hasil pengecekan awal menunjukkan kondisi kapal masih baik. Namun tetap diperlukan proses doking untuk perbaikan dan penyesuaian teknis agar kapal benar-benar siap melayani penumpang dan barang,” jelasnya. 

Arief Djatmiko berharap, keberadaan KMC Kartini 1 dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat Belitung Timur. Terutama dalam memperlancar mobilitas orang dan distribusi logistik antarwilayah.

Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten menambahkan proses docking nantinya akan menggandeng pihak PT Timah guna memperbaiki sejumlah kerusakan ringan serta memastikan seluruh aspek keselamatan dan teknis sesuai dengan standar pelayaran.

"Kita membawa mitra dari PT Timah yang akan membantu soal dokingnya. Nanti menunggu hasil kajian dari PT Timah," kata Kamarudin.

Dengan adanya dukungan dari mitra seperti PT Timah dan PT DAK, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur optimistis proses pengadaan, perbaikan, hingga pengoperasian KMC Kartini 1 dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta perekonomian daerah.