RRI.CO.ID, Palangka Raya: Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawas SMA, SMK, dan SKH se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 di Aula Berkah Disdik Kalteng. Rakor ini menjadi momentum untuk memperkuat peran strategis pengawas pendidikan dalam menjamin mutu layanan pendidikan, di tengah tantangan keterbatasan anggaran dan kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, mengatakan fungsi pengawas tidak hanya sebatas pengendalian, tetapi mencakup seluruh tahapan manajemen pendidikan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.

“Dalam manajemen ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan. Peran pengawas mencakup hampir seluruh lini manajemen, tidak hanya sekadar kontrol,” ujarnya, Rabu, 28 Januari 2026.

Reza juga memaparkan kondisi anggaran pendidikan yang mengalami penurunan signifikan. Pada 2025, anggaran pendidikan Kalimantan Tengah mencapai Rp2,3 triliun, namun pada 2026 turun menjadi sekitar Rp1,3 triliun atau berkurang lebih dari Rp1 triliun.

Kondisi ini, menurutnya, menuntut perencanaan yang berbasis skala prioritas. “Yang utama adalah kebutuhan sekitar 99 ribu peserta didik. Setelah itu baru memikirkan sekitar 10 ribu guru, kesejahteraan, serta peningkatan kapasitasnya. Pendidikan tidak bisa dibangun secara parsial,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Reza juga menyinggung persoalan kesejahteraan pengawas yang sebelumnya belum tertata dengan baik. Ia menyebut pernah terjadi perbedaan pemberian biaya pengawasan di sekolah, yang bergantung pada kebijakan masing-masing satuan pendidikan.

“Ada yang diberi Rp50 ribu, Rp500 ribu, bahkan sampai Rp2 juta. Ini menunjukkan sistem kesejahteraan pengawas belum tertata,” ujarnya.

Namun, kondisi tersebut kini telah dibenahi melalui pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi pengawas. Ia memastikan praktik-praktik lama tersebut tidak lagi terjadi.

“Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi. Pengawas sudah mendapatkan TPP, tetapi ini harus dibarengi dengan perjuangan dan komitmen bersama,” katanya.

Reza menegaskan peningkatan kesejahteraan harus sejalan dengan peningkatan kinerja. Menurutnya, kehadiran pengawas di lapangan perlu diperkuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh sekolah.

“Kesejahteraan kita tingkatkan, tetapi setiap pengawas harus menunjukkan progres yang jelas,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pengawas merupakan perpanjangan tangan Kepala Dinas Pendidikan di setiap satuan pendidikan, baik SMA, SMK, maupun SKH. Oleh karena itu, pengawas diminta menjalankan tugas secara profesional dan penuh tanggung jawab.

“Peran bapak dan ibu sangat besar. Jangan menganggap tugas ini sebagai pekerjaan biasa,” ucapnya.

Rakor ini diharapkan menjadi titik tolak penguatan peran pengawas sebagai garda terdepan dalam menjaga mutu pendidikan di Kalimantan Tengah, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pengawas dan Dinas Pendidikan demi masa depan generasi muda.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo, didampingi Plt. Sekretaris Disdik Kalteng, para kepala bidang, Plt. Kepala BTIKP, Koordinator Pengawas, serta diikuti 45 pengawas dari berbagai kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah.