RRI.CO.ID, Tanjungpinang - Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang tengah merencanakan pinjaman sebesar Rp 130 hingga Rp 150 miliar rupiah. Alasan peminjaman ini guna menopang keuangan daerah dan pembangunan Infrastruktur.

Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, mengatakan wacana peminjaman dana  masih dalam tahap pembahasan. Terdapat dua opsi peminjaman dana di Bank Jabar Banten (BJB) atau Bank Riau Kepri (BRK).

”Tetap jadi, masih dua opsi, satu di BJB, yang satunya lagi di BRK kita masih bahas itu,” ujar Lis Darmansyah kepada RRI. CO. ID, Selasa, 27 Januari 2026.

Lis mengungkapkan, peminjaman dikarenakan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekitar Rp900 Miliar, dari APBD itu diperuntukkan belanja pegawai dan rutinitasnya  mencapai Rp800 Miliar lebih. Sehingga untuk anggaran pembangunan kota dinilai masih kurang.

”Belanja pegawai dan rutinitasnya saja itu sudah 800 Miliar, perencanaan peminjaman ini harus matang, "ujarnya.

Lis menyebutkan, dana pinjaman nantinya digunanakan untuk 2 hal. Yaitu untuk pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana pemerintahan di Kota Tanjungpinang.

”Intinya untuk mensupporting pembangunan yang ada Tanjungpinang,” ucapnya.

Lis menambahkan, dana pinjaman juga untuk mengatasi kebanjiran di daerah Yudowinangun dan Sri Katon  yang harus segera diselesaikan dan  pembebasan lahan. Hal ini bertujuan agar pemerintah pusat dapat membangun untuk mengatasi banjir yang ada.

“Pusat bisa membangun tapi tak bisa membebaskan lahan, yang lahan itu kewenangan daripada kabupaten kota,” tuturnya.

Ia berharap, ditahun 2026 ini Pemko dapat memiliki tambahan dari sektor lainnya. Hal ini dikarenakan pendapatan pemko seperti cukai rokok yang biasanya mendapatkan  sekitar Rp7 Miliar, saat ini hanya mendapatkan Rp2,5 Miliar saja.

”Kita berharap juga tahun ini dan untuk tahun depan ada tambahan dari sektor lainnya,” katanya, mengakhiri.