rri.co.id, Bengkulu - Dalam hearing antara Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu bersama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3)Bengkulu dan PT. Tenaga Listrik Bengkulu (TLB) terungkap batu bara yang digunakan untuk operasionalnya berasal dari luar Provinsi Bengkulu.

Sementara di Bengkulu diketahui cukup besar memiliki potensi komoditas batu bara. Ironisnya aktivitas pengangkutan batu bara dari luar provinsi tersebut, malah mengakibatkan kerusakan infrastruktur seperti jalan di Bengkulu.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Ir. Darmawansyah, MT mengatakan, beberapa hari terakhir sama-sama diketahui, jika aktivitas pengangkutan pasokan batu bara PLTU Teluk Sepang saat ini distop Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel).

Selain itu pihak legislative juga mempertanyakan terkait soal lingkungan dan juga Corporate Social Responsibility (CSR) PT. TLB.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Sri Rezeki, SH menyoroti Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), yang menyebabkan sejumlah warga di Seluma terdampak arus atau tegangan. Terlebih laporan terkait ini sudah pernah diterima dari warga.

“Diharapkan hal itu semua dapat menjadi perhatian baik PT. PLN ataupun PT. TLB,” katanya pada Senin 26 Januari 2026.

Dibagian lain, Chief Strategy Officer (CSO) PT. TLB, Wang Sheng Yuan memaparkan, terkait penggunaan batu bara ini, pihaknya tetap harus mengantongi izin dari PLN.

"Dalam artian siapa yang mendapatkan izin dari PLN, baru bisa memasok batu bara untuk operasional PLTU. Jadi bukan kita sepihak yang memutuskan, siapa yang bisa supply batubara ke TLB," beber Wang melalui penerjemahnya, Chen Xia Dhai.

Sambung Wang, PLN juga yang berhak menentukan harga batu bara yang masuk ke TLB. Dalam hal ini, batu bara yang digunakan memiliki harga dibawah harga pasar.

"Kalau batu bara dari Bengkulu inikan harganya lebih tinggi karena kalorinya bagus, sehingga akhirnya menggunakan batu bara dari luar provinsi seperti Provinsi Sumsel dan Jambi," sampai Wang.

Disisi lain, Wang mengemukakan, saat ini pasokan batu bara yang ada di PLTU hanya bisa bertahan untuk operasi selama tiga hari saja lagi, yang merupakan imbas dari penghentian aktivitas pengangkutan batu bara dari luar Provinsi Bengkulu.

"Jadi kalau batu bara tidak kunjung bisa masuk, maka tak menutup kemungkinan PLTU tidak bisa beroperasi," ujar Wang.

Ditambahkan Environmental Engineering PT. TLB, Zulhelmi menyampaikan, pihaknya berharap aspirasi terkait kondisi pasokan batu bara TLB yang kritis ini, dapat dibantu. Karena jika tidak ada suply batu bara, maka pasokan litrik kita kepada PLN bisa terhenti.

“Walaupun suply listrik untuk Bengkulu tetap bisa terpenuhi, merupakan persoalan lain," tambah Zulhelmi.

Terkait dengan lingkungan, sejauh ini pihaknya terus melakukan upaya-upaya menjaga lingkungan. Hanya saja beberapa pohon yang berada di sekitar PLTU, terindikasi ada unsur kesengajaan dimatikan oknum tertentu.

"CSR pun sejauh ini terus kita gulirkan. Terkait SUTT, sebenarnya menjadi perhatian kita dan keluhan warga sudah pernah ditindaklanjuti seperti pemasangan grounding listrik di rumah warga," sampai Zulhelmi.

Terpisah, Manager PT. PLN UP3 Bengkulu, Teguh Aang Harmadi dikonfirmasi terkait kondisi PLTU mengaku bukan menjadi kewenangan pihaknya untuk berkomentar.

"Tapi yang bisa kita pastikan, walaupun PLTU tidak beroperasi, suply arus litrik untuk memenuhi kebutuhan di Provinsi Bengkulu aman. Di Bengkulu ini kebutuhan tegangan listrik per harinya mencapai 220 Mega Watt," tegas Aang.

Selanjutnya Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Juhaili, S.Ip mengatakan, ada beberapa poin penting yang berhasil disimpulkan, terkait hearing bersama PLN dan TLB. Diantaranya berkaitan dengan kondisi listrik Bengkulu, dimana beberapa wilayah masih kerap hidup mati. Kemudian terkait angkutan batu bara untuk PLTU, dan sejumlah program kegiatan PLN tahun ini untuk Bengkulu.