RRI.CO.ID. Bone: Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Watampone, Rahnianto, menjalin komunikasi dan koordinasi kelembagaan dengan Pengadilan Negeri Watampone sebagai langkah awal mempererat hubungan kerja antarinstansi, Senin 26 Januari 2026. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Pengadilan Negeri Watampone dan menjadi ajang silaturahmi sekaligus perkenalan Kepala Lapas Watampone yang baru dengan jajaran Pengadilan.

Dalam kunjungan itu, Rahnianto bersama pejabat struktural Lapas Watampone disambut langsung Ketua Pengadilan Negeri Watampone, Andi Nurmawati, dalam suasana yang hangat dan penuh Keakraban. Dialog antara kedua pihak membahas sejumlah hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi, khususnya dukungan Lapas terhadap kelancaran proses Persidangan.

Salah satu fokus pembahasan yakni upaya percepatan administrasi tahanan agar kebutuhan persidangan dapat berjalan lebih efektif, tepat waktu, dan sesuai ketentuan hukum yang Berlaku. Selain itu, turut dibahas kesiapan menghadapi implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, terutama terkait pelaksanaan putusan pidana kerja Sosial.

Dalam pembahasan tersebut, kedua pihak juga menyinggung kesiapan sarana dan prasarana pendukung serta mekanisme pengawasan pelaksanaan pidana kerja sosial ke Depan. Isu pelaksanaan putusan rehabilitasi juga menjadi perhatian, termasuk perlunya koordinasi lintas instansi untuk mengatasi keterbatasan sarana pendukung seperti rumah singgah Rehabilitasi.

Kepala Lapas Kelas IIA Watampone Rahnianto menegaskan pentingnya komunikasi yang baik dengan Pengadilan Negeri dalam mendukung tugas Pemasyarakatan. “Melalui pertemuan ini, kami berharap terbangun pemahaman bersama sehingga setiap proses hukum, mulai dari persidangan hingga pelaksanaan putusan, dapat berjalan lebih lancar dan saling Mendukung,” Ujar Rahnianto.

Melalui pertemuan tersebut, Lapas Kelas IIA Watampone dan Pengadilan Negeri Watampone berkomitmen menjaga komunikasi serta koordinasi secara berkelanjutan demi mendukung kepastian hukum dan optimalisasi tugas masing-masing Instansi.