Proyek Energi LNG Abadi Masela akhirnya Resmi Dimulai, Ketahui Sejarah Panjangnya
- 18 Jul 2026 12:00 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Presiden Prabowo Subianto meresmikan secara resmi Proyek LNG Abadi Masela di Kepulauan Tanimbar, Maluku, pada 16 Juli 2027, menandai dimulainya fase pembangunan proyek strategis tersebut.
- Proyek LNG Abadi Masela telah menunggu hampir tiga dekade untuk memasuki tahap pembangunan sejak kontrak pengelolaannya ditandatangani pada tahun 1998.
- Presiden meresmikan proyek tersebut secara virtual dari Istana Merdeka dan mengakui bahwa perjalanan penyelesaian proyek energi strategis ini bukanlah proses yang singkat.
RRI.CO.ID, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto akhirnya meresmikan groundbreaking Proyek LNG Abadi Masela di Kepulauan Tanimbar, Maluku, Kamis, 16 Juli 2027. Peresmian itu menjadi penanda dimulainya proyek yang telah menunggu hampir tiga dekade sejak kontrak pengelolaannya diteken pada 1998.
Saat meresmikan proyek tersebut secara virtual dari Istana Merdeka, Presiden mengakui perjalanan LNG Abadi Masela bukanlah proses yang singkat. Proyek energi strategis itu akhirnya memasuki tahap pembangunan setelah menanti hampir 30 tahun.
"Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa kita tunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan," kata Presiden Prabowo.
Mengutip laman Kementerian ESDM, perjalanan panjang Blok Masela bermula pada 16 November 1998. Masa itu, Presiden ke-3 RI B.J. Habibie menandatangani Production Sharing Contract (PSC) dengan Inpex Masela Limited asal Jepang.
Saat itu, Inpex memperoleh hak pengelolaan selama 30 tahun sebagai operator tunggal. Nilai kepemilikan participating interest (PI) sebesar 100 persen.
Dua tahun kemudian, tepatnya pada 2000, kegiatan eksplorasi berhasil menemukan cadangan gas raksasa di Lapangan Abadi, Laut Arafuru. Penemuan tersebut langsung menempatkan Blok Masela sebagai salah satu proyek migas paling prospektif di Indonesia.
Seiring meningkatnya kebutuhan investasi dan teknologi, struktur kepemilikan proyek mulai berubah. Pada 2011, Shell Upstream Overseas Services masuk dengan mengakuisisi 30 persen hak partisipasi.
Komposisi itu kemudian berubah pada 2013 hingga Inpex menguasai 65 persen dan Shell 35 persen. Harapan agar proyek segera berjalan justru menghadapi hambatan baru.
Pada periode 2015 hingga 2019 terjadi perdebatan panjang mengenai konsep pembangunan kilang LNG. Inpex dan Shell mengusulkan pembangunan kilang terapung (offshore).
Namun pada Maret 2016, Presiden ke-7 RI Joko Widodo memutuskan fasilitas pengolahan gas harus dibangun di darat (onshore). Tujuannya gar memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat Maluku dan Indonesia Timur.
Keputusan tersebut membuat seluruh rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) harus direvisi. Proses penyusunan ulang dokumen inilah yang kembali memperpanjang perjalanan proyek.
Tantangan berikutnya muncul ketika Shell memutuskan hengkang pada pertengahan 2020 di tengah pandemi Covid-19. Mundurnya Shell membuat proyek kembali tertunda karena pemerintah harus mencari mitra baru untuk melanjutkan pengembangan.
Proses pengalihan saham akhirnya rampung pada 25 Juli 2023. Melalui fasilitasi pemerintah, saham Shell diambil alih oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE) bersama Petronas Masela Sdn. Bhd.
Sejak saat itu, komposisi kepemilikan berubah menjadi Inpex Masela Limited sebesar 65 persen sebagai operator. Kemudian Pertamina Hulu Energi 20 persen, dan Petronas Masela 15 persen.
Pemerintah kemudian menyetujui revisi kedua Plan of Development pada November 2023. Memasuki pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, percepatan proyek menjadi salah satu prioritas.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia beberapa kali memberikan peringatan keras kepada Inpex. Tujuannya agar Inpex segera merealisasikan investasi yang selama bertahun-tahun belum memasuki tahap konstruksi.
Bahlil bahkan menyatakan pemerintah tidak segan mengevaluasi hingga mencabut izin apabila pengembangan Blok Masela kembali mengalami keterlambatan. Ketegasan itu disampaikan dalam berbagai kesempatan sepanjang 2025 hingga 2026.
Dalam pertemuan dengan CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda di Tokyo pada Maret 2026, Bahlil kembali meminta proyek dipercepat. Ia bahkan menargetkan produksi dapat dimulai pada 2029, lebih cepat dari rencana sebelumnya.
Desakan pemerintah tersebut mendapat respons positif dari Inpex. Perusahaan asal Jepang itu menyatakan memiliki komitmen yang sama untuk mempercepat penyelesaian proyek setelah lebih dari satu dekade mengembangkannya.
Selain persoalan investasi, pemerintah juga menyelesaikan berbagai kendala nonteknis. Pembebasan lahan, penyelesaian hak ulayat masyarakat adat, dan penerbitan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan (PPKH).
Tak hanya itu persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) berhasil dirampungkan pada awal 2026. SKK Migas bersama Inpex, pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional, Tim Terpadu, serta Kantor Jasa Penilai Publik menyelesaikan proses ganti rugi lahan dan tanam tumbuh.
Penyelesaian tersebut menjadi syarat utama sebelum proyek memasuki tahap groundbreaking. Dengan berbagai persoalan yang berhasil diselesaikan, Presiden Prabowo akhirnya meresmikan dimulainya pembangunan LNG Abadi Masela pada 2026.
Proyek senilai sekitar Rp355 triliun itu diharapkan menjadi tonggak baru bagi ketahanan energi nasional. Sekaligus motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur.
Tahap konstruksi kini menjadi ujian berikutnya bagi konsorsium Inpex, Pertamina, dan Petronas. Pemerintah menargetkan proyek itu dapat mulai berproduksi pada 2029 dan menjadi salah satu penopang kedaulatan energi Indonesia.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....