RRI.CO.ID. Aceh Utara – Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman yang akrab disapa Haji Uma, menyoroti beberapa poin penting terkait implementasi program inovatif pemerintah pusat, seperti Green Village (penghijauan Desa) dan aplikasi Jaksa Garda desa (Jaga Desa ( justru masih minim dipahami oleh sebagian aparatur desa.

Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, meminta pemerintah daerah maupun instansi pembina—dapat meningkatkan intensitas sosialisasi dan pendampingan teknis secara langsung ke desa-desa .

“Langkah ini dinilai sangat krusial dalam mewujudkan transparansi, keamanan, dan tata kelola anggaran desa yang lebih akuntabel “ kata Haji Uma kepada RRI, Senin, 25 Mei 2026.

Ia menyebutkan dari beberapa desa yang dikunjungi dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagian desa sudah mengerti dan mengunggah perkembangan serta kegiatan desa mereka ke dalam web Jaga Desa yang disediakan oleh Kejaksaan Agung. Mereka juga sudah membuat perencanaan untuk Green Village.

“Kita juga menemukan adanya ketimpangan pemahaman dan implementasi program di antara desa-desa yang dikunjunginya termasuk desa Mee Matang Panyang Kecamatan Tanah Pasir, justru masih minim dipahami tentang program tersebut, “jelasnya.

Haji Uma juga menyayangkan jika program strategis yang telah dirancang oleh Pemerintah Pusat tidak tersinkronisasi dengan baik hingga ke tingkat bawah akibat minimnya sosialisasi atau rendahnya pemahaman aparatur desa.

“Kita juga mendorong pemerintah desa untuk segera menyusun regulasi lokal demi mempercepat penerapan program-program pusat, termasuk penguatan ketahanan pangan. termasuk perlu adanya penyusunan kebijakan khusus melalui pembentukan Qanun Gampong (Peraturan Desa) sebagai dasar hukum dan rencana kerja yang wajib dijalankan oleh masyarakat dan jajaran aparatur desa,”pungkasnya.