RRI.CO.ID, Jakarta - Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron membuka peluang kerja sama energi. Namun, arah kolaborasi dinilai perlu dicermati agar tidak menimbulkan ketergantungan baru.

Ketua Pusat Studi Energi Terbarukan Indonesia, Surya Dharma, menilai kerja sama tersebut memiliki dua sisi. Ia menyebut pembahasan tidak hanya terkait pertahanan, tetapi juga ketahanan energi.

Menurutnya, Prancis masih bergantung pada energi fosil dan nuklir. Kondisi ini berpotensi memengaruhi arah kerja sama energi dengan Indonesia.

“Kalau arahnya ke nuklir, kita bisa menghadapi ketergantungan baru. Ini sama seperti ketergantungan impor energi fosil saat ini,” ujar Surya dalam perbincangan bersama Pro3 RRI, Rabu 15 April 2026.

Surya menjelaskan, dalam konteks Indonesia, nuklir masih dikategorikan sebagai energi baru. Sementara transisi energi seharusnya diarahkan dari energi fosil ke energi terbarukan.

Ia menekankan pentingnya fokus pada energi terbarukan seperti angin, matahari, air, dan panas bumi. Potensi tersebut dinilai besar dan tersedia di dalam negeri.

“Kalau energi terbarukan dioptimalkan, kita tidak perlu impor. Ini penting untuk memperkuat kemandirian energi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Prodi Ilmu Ketahanan Nasional UGM, Armaidy Armawi, mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam kerja sama global. Ia menilai dinamika geopolitik saat ini sangat kompleks.

Menurutnya, ketergantungan energi dapat memicu masalah baru bagi ketahanan nasional. Karena itu, Indonesia harus mengedepankan kemandirian.

“Selagi dalam negeri banyak potensi, jangan sampai ketergantungan justru menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.

Armaidi juga menyoroti pentingnya tata kelola dalam negeri. Ia menilai koordinasi antar kementerian masih menjadi tantangan besar.

“Birokrasi kita gemuk, tapi orkestrasinya belum kuat. Ini harus dibenahi untuk menjawab dinamika global,” katanya.

Ia menegaskan, kerja sama internasional tetap penting. Namun, kepentingan nasional dan kedaulatan harus menjadi prioritas utama.