RRI.CO.ID, Banda Aceh - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN meminta masyarakat tidak lagi menormalisasi candaan seksual yang merendahkan perempuan meski selama ini kerap dianggap wajar.

Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Kemendukbangga/Sekretaris Utama BKKBN, Budi Setiyono, menanggapi kasus dugaan pelecehan seksual dalam grup pesan singkat mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI).

“Candaan seksual sering dianggap wajar, padahal seharusnya tidak boleh dilakukan. Ini terjadi karena tekanan kelompok, yang menyebabkan individu cenderung mengikuti perilaku grup demi diterima teman sebayanya,” kata Budi di Jakarta, Rabu, 15 April 2026.

Ia menegaskan, peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa kekerasan seksual tidak selalu terjadi secara fisik. Menurutnya, ruang digital, termasuk percakapan privat, dapat menjadi medium yang memperkuat budaya pelecehan seksual jika tidak disikapi secara serius dan konstruktif.

“Percakapan bernuansa seksual yang merendahkan, mengobjektifikasi, atau mengandung kekerasan simbolik terhadap individu bukan sekadar candaan, melainkan menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi komunitas luas, terutama bagi perempuan,” ujarnya.

Budi menambahkan, normalisasi kekerasan seksual dalam kehidupan sehari-hari berpotensi berkembang menjadi tindakan nyata di dunia riil. Ruang digital, kata dia, merefleksikan pola interaksi sosial, nilai, sikap, dan potensi perilaku seseorang.

Selain itu, pelecehan seksual, termasuk dalam bentuk digital, dinilai dapat menimbulkan tekanan psikologis, kecemasan, hingga trauma bagi korban. Kondisi tersebut juga dapat merusak integritas lingkungan akademik yang seharusnya menjunjung etika, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Karena itu, BKKBN menekankan seluruh pihak perlu bergerak bersama menanggulangi fenomena tersebut agar tidak terus berkembang.