RRI.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menegaskan pentingnya peran pers sehat di era digital. Menurutnya, kedaulatan informasi menjadi kunci memperkuat demokrasi dan ketahanan bangsa di tengah transformasi global dan percepatan era digital.

Ia menilai tema Hari Pers Nasional (HPN) 'Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat' ini memiliki makna strategis nasional dan bukan sekedar slogan. Novita menyebut perubahan global menuntut kesiapan seluruh elemen bangsa di tengah transformasi digital.

"Makna tema ini adalah manifestasi pertahanan nasional di tengah gempuran ketidakpastian global. Di tahun 2026, kita tidak lagi bicara tentang masa depan digital, melainkan bagaimana kita bertahan dan memimpin di dalamnya,” ujar Novita dalam keterangan pers, Jakarta, Rabu, 11 Februari 2026.

Novita menilai pers sehat menjadi penopang utama demokrasi. Menurutnya, tanpa pers yang kredibel, dan independen, demokrasi akan kehilangan arah.

“Tanpa pers yang sehat, demokrasi akan kehilangan kompas. Tanpa ekonomi yang berdaulat, kemandirian hanya jadi angan, dan tanpa kedaulatan informasi, kekuatan bangsa akan rapuh," ucapnya. 

Legislator Fraksi PDI-P ini mengajak pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat memperkuat kolaborasi membangun ekosistem informasi yang bertanggung jawab. Selain itu, ia juga mendorong penguatan regulasi guna melindungi kepentingan nasional, tanpa menghambat inovasi media dan prinsip jurnalistik.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pentingnya kolaborasi strategis menghadapi era transformasi digital. Ia menyebut sinergi antara pemerintah, ekosistem pers, dan platform digital menjadi kunci utama.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk menjawab tantangan disinformasi dan dampak perkembangan kecerdasan artifisial (AI). ”Pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam praktik jurnalistik harus tetap menjadikan kepentingan publik sebagai kompas utama,” kata Meutya. 

Meutya mengingatkan derasnya arus konten digital dan meningkatnya disinformasi harus diwaspadai bersama. Menurutnya, pers tidak boleh mengorbankan kepercayaan publik demi kecepatan, algoritma, atau efisiensi teknologi.