RRI.CO.ID, Banda Aceh — Delegasi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh, Selasa 10 Februari 2026. Kunjungan tersebut berlangsung di Posko Tanggap Darurat Bencana yang berlokasi di Kantor Gubernur Aceh, sebagai bagian dari upaya menindaklanjuti penanganan dan pemulihan pascabencana alam di wilayah tersebut.

Delegasi dipimpin langsung oleh Ahmad Muzani selaku Ketua MPR RI, didampingi para Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman, serta sejumlah anggota MPR lainya. 

Kunjungan ini juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sekaligus Ketua Satgas Percepatan Pemulihan Rehab dan Rekontruksi pascabencana Hidrometeorologi, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta sejumlah anggota DPR RI daerah pemilihan Aceh. 

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf tidak tampak hadir namun diwakili oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah bersama jajaran Pemerintah Aceh. Sejumlah kepala daerah yang wilayahnya terdampak bencana alam juga ikut menghadiri pertemuan tersebut.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan bahwa kunjungan delegasi MPR RI ke Aceh merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara pimpinan MPR RI dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem. Dalam pertemuan tersebut, Muzakir Manaf melaporkan dampak bencana banjir bandang dan longsor yang dinilainya sangat parah, bahkan disebut menyerupai “tsunami kedua” bagi Aceh.

“Beliau (Mualem) menyampaikan berbagai kebutuhan untuk pemulihan pascabencana. Kedatangan kami ke Aceh ini adalah untuk menindaklanjuti laporan tersebut sekaligus melihat langsung kondisi di lapangan,” ujar Ahmad Muzani.

Kedatangan delegasi pimpinan MPR RI ke Aceh kata Muzani, juga sekaligus menyalurkan bantuan kemanusiaan sebanyak 15 ribu paket bantuan yang telah diserahkan kepada delapan kabupaten/kota di Aceh. 

Selain itu, Delegasi pimpinan MPR RI turut menyalurkan paket perlengkapan ibadah untuk membantu masyarakat menghadapi bulan Ramadan mendatang. Adapun delapan kabupaten/kota penerima bantuan tersebut meliputi Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Timur, dan Aceh Utara. Bantuan diserahkan langsung kepada masing-masing kepala daerah setempat secara simbolis. 

Ahmad Muzani berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban masyarakat terdampak bencana serta mempercepat proses pemulihan di Aceh. “Semoga bantuan ini bermanfaat dan dapat membantu saudara-saudara kita di Aceh untuk bangkit kembali. Ini bantuan sangat dibutuhkan apalagi kedepan sudah memasuki bulan Ramadan,” harapnya. 

Sementara itu, dalam laporannya, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan kondisi terkini penanganan pemulihan pascabencana. "Hingga saat ini masih terdapat sebagian korban bencana yang tinggal di tenda-tenda pengungsian. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh meminta percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) serta hunian tetap bagi para korban," lapor Wagub Aceh. 

Selain itu, Fadhlullah juga menyoroti keterbatasan kondisi keuangan daerah. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk pemulihan pascabencana di Aceh sangat besar, sementara kemampuan fiskal daerah terbatas, sehingga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan bahwa terdapat tiga provinsi yang terdampak bencana alam, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Dari ketiga provinsi tersebut, sejumlah kabupaten dan kota telah mulai pulih. 

"Namun demikian, masih ada beberapa daerah yang membutuhkan perhatian khusus, termasuk enam kabupaten di Aceh yang memerlukan atensi penuh, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, dan Bener Meriah, namun kalau bisa ditambah ada dua kabupaten lagi seperti Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan ada juga Nagan Raya," kata Mendagri.