RRI.CO.ID, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyaksikan pengucapan sumpah Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), di Istana Negara. Rencananya pengucapan sumpah sebagai hakim MK, akan berlangsung pada Kamis, 5 Februari 2026.

"Rencana nanti sore,  akan ada agenda untuk hakim MK yang merupakan perwakilan dari DPR. Kemarin sudah diputuskan dari sidang paripurna untuk hari ini mengucapkan sumpah di hadapan Bapak Presiden," kata Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 5 Februari 2026.

Seperti diketahui, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Adies sebagai calon hakim MK yang diikuti pemberhentiannya sebagai Wakil Ketua DPR RI. Sidang paripurna juga menyetujui sekaligus penetapan penggantinya sebagai Wakil Ketua DPR, Sari Yuliati.

Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menyatakan Adies Kadir telah mengundurkan diri dari Partai Golkar. Bahlil menegaskan hakim MK harus independen sehingga tidak boleh terikat dengan partai politik.

"Proses beliau menjadi hakim MK, sebelum diputuskan itu  dilakukan pengunduran diri, baik dari kepengurusan maupun keanggotaan. Hakim itu harus independen, karena Partai Golkar adalah gudangnya para kader, jadi kita waqafkan yang terbaik," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Rabu, 28 Januari 2026.

Adies jadi hakim MK menggantikan Arief Hidayat memasuki masa pensiun pada Selasa, 2 Februari 2026. Adies memiliki karir yang panjang sebagai anggota dewan, periode 2014-2019, kemudian 2019-2024, dan 2024-2029.

Selama menjadi anggota DPR, ia pernah menduduki posisi strategis seperti Ketua Mahkamah Kehormatan DPR (MKD). Selain MKD, ia sempat dimutasi ke Komisi IX DPR yang membidangi ketenagakerjaan, kependudukan dan kesehatan.

Adies juga pernah menempati sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang menangani bidang hukum, keamanan dan hak asasi manusia. Selanjutnya menjadi Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, yang berbertugas membidangi koordinator, diantaranya bidang ekonomi dan keuangan yang meliputi Komisi XI.