Pemkab Wonogiri Jamin Layanan Kesehatan Peserta PBI

RRI.CO.ID, Wonogiri - Pemerintah Kabupaten Wonogiri memastikan layanan kesehatan di fasilitas milik daerah tetap terbuka bagi warga terdampak penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan. Kebijakan ini dilakukan agar masyarakat tetap bisa memperoleh pelayanan medis meski status bantuan iuran dinonaktifkan.

Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno, menegaskan seluruh fasilitas kesehatan pemerintah daerah tetap menerima pasien yang membutuhkan layanan. “Faskes milik Pemkab Wonogiri saya pastikan tetap menerima warga [PBI JKN] yang nonaktif dan membutuhkan pelayanan kesehatan,” ujarnya, Senin 16 Februari 2026.

Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, untuk memastikan warga kurang mampu tetap terlayani meski kepesertaan bantuan iuran dinonaktifkan pemerintah pusat.

Data pemerintah daerah mencatat, sepanjang September hingga Desember 2025 terdapat 56.324 peserta yang dinonaktifkan. Pada Februari 2026 jumlahnya kembali bertambah menjadi 69.586 peserta. Total warga yang terdampak penonaktifan sejak September 2025 mencapai 125.910 orang.

Banyak warga mengeluhkan tidak bisa lagi mengakses layanan kesehatan gratis secara mendadak. Mereka kemudian mengajukan reaktivasi kepesertaan agar kembali memperoleh jaminan layanan medis.

Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wonogiri, Anton Tiyas Harjanto membentuk tim ronda untuk mempercepat proses reaktivasi. Anton mengatakan mekanisme percepatan dilakukan agar permohonan yang mencapai ribuan bisa segera diproses.

Pengajuan reaktivasi kini dapat dilakukan melalui desa atau kelurahan, sehingga warga tidak perlu datang langsung ke kantor dinas maupun Mal Pelayanan Publik Wonogiri. Tim verifikator disiapkan untuk memeriksa berkas sebelum diunggah ke sistem nasional.

Anton menyebut kendala utama hanya terjadi saat pengunggahan dokumen karena akses aplikasi digunakan secara bersamaan oleh petugas dari seluruh Indonesia. “Mungkin itu karena yang buka aplikasinya seluruh Indonesia, informasi dari teman-teman petugas jadi agak susah," katanya.

Untuk mengatasi hal tersebut, petugas mengunggah berkas pada malam hari dengan sistem piket. “Ya tidak apa-apa ronda, ini buat warga juga. Tetapi teman-teman yang ronda dapat kompensasi misal masuk ngantornya bisa agak siang," ucapnya. (Ase)