RRI.CO.ID, Yogyakarta - Surat Permohonan Izin Tidak Mengikuti Perkuliahan/Ujian yang ditujukan bagi Dekan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mendadak ramai menjadi perbincangan di media sosial. Surat ini menjelang aksi turun ke jalan yang digelar Aliansi UMY Bergerak, Rabu, 17 Juni 2026.

Surat dengan kop Direktorat Kemahasiswaan dan Karir UMY bernomor 1237/A.2-IDKK/VI/2026 untuk memudahkan mahasiswa yang akan menyuarakan aspirasinya dalam Aksi Damai Mahasiswa di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Kepada media Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Karir UMY, Zain Maulana, S.IP., M.A., Ph.D., memberikan konfirmasi.

Zain Maulana menjelaskan bahwa surat yang beredar tersebut bukanlah kebijakan untuk meliburkan kegiatan perkuliahan secara massal di kampus. Melainkan, sebuah imbauan resmi dari pihak rektorat agar para dosen di lingkungan UMY dapat memberikan kelonggaran dan izin bagi mahasiswa yang memilih untuk turun ke jalan menyampaikan aspirasinya.

"Jadi itu bukan meliburkan perkuliahan, tetapi mengimbau untuk dosen-dosen memberikan izin kepada mahasiswa kalau ada yang izin kuliah. Maksudnya jangan dipersulit," katanya saat dikonfirmasi, Rabu, 17 Juni 2026.

Bagian dari Proses Demokrasi

Direktorat Kemahasiswaan UMY diungkapkan Zain memandang, rencana aksi turun ke jalan yang diinisiasi oleh kelompok mahasiswa sebagai hal yang wajar dan merupakan bagian dari iklim demokrasi yang sehat. Menurutnya, setiap warga negara, termasuk mahasiswa, memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pandangan serta kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

Oleh karena itu, kampus memilih untuk memfasilitasi hak tersebut melalui kebijakan yang fleksibel, asalkan aksi yang dilakukan tetap berjalan secara tertib dan damai.

"Jadi itukan teman-teman mahasiswa mau aksi damai, menyampaikan pandangan, aspirasi ke pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat dan segala macamlah, kira-kira begitu. Nah, ya kami dari Direktorat Kemahasiswaan melihatnya sebagai bagian dari proses demokrasi, bahwa siapa saja boleh menyampaikan pandangan sepanjang itu aksi damai," ucapnya.

Imbauan Dosen untuk Fleksibel

Lebih lanjut, Zain menekankan, agar fleksibilitas ini juga diterapkan dalam hal pemenuhan tugas akademik. Jika pada hari pelaksanaan aksi terdapat jadwal pengumpulan tugas atau evaluasi perkuliahan, para dosen diharapkan dapat memberikan alternatif lain seperti ujian atau tugas susulan di hari berikutnya.

Langkah ini diambil agar hak politik dan hak akademik mahasiswa dapat berjalan beriringan tanpa ada yang dikorbankan.

"Kalau ada tugas misalnya pada saat hari itu ada sesuatu apa, ya mohon untuk bisa diberikan nanti misalnya susulan atau seperti apa," ucapnya, menambahkan.

Antusiasme Mahasiswa

Saat disinggung mengenai seberapa besar gelombang massa dari UMY yang akan memadati Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Zain mengakui, secara persentase dari total sekitar 20.000 mahasiswa aktif di UMY, jumlah yang turun ke jalan terhitung kecil. Meski demikian, pihak kampus tidak mempermasalahkan kuantitas massa tersebut.

Bagi Zain, semangat untuk menyuarakan aspirasi yang umumnya dimotori oleh para aktivis organisasi mahasiswa ini tetap harus diapresiasi dan diwadahi dengan baik.

"Kalau dipresentase ya kecil. Tapi tentu memang dari dulu juga kan yang punya semangat untuk menyampaikan aspirasi segala macam itu kan mereka teman-teman mahasiswa yang aktif di organisasi, itu umumnya gitu," katanya, mengungkapkan.

Melalui imbauan ini, pihak universitas berharap dinamika penyampaian pendapat di ruang publik dapat berjalan lancar tanpa mengaburkan kewajiban dosen dalam memberikan kelonggaran akademis yang bijak kepada para mahasiswanya.