RRI.CO.ID, Jakarta - Mantan Menteri Luar Negeri periode 2001–2009, Hassan Wirajuda menilai peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menghentikan konflik Timur Tengah saat ini menghadapi banyak keterbatasan. Menurutnya, organisasi tersebut belum mampu bertindak tegas dan menyelesaikan konflik dengan baik.

“Terus terang, saya lama juga dalam tugas diplomasi berhubungan dengan PBB dan kali ini saya tidak punya harapan banyak. Karena PBB bukan sekjennya, bukan organisasi, tapi negara-negara anggotanya,” katanya dalam dialog khusus bersama Pro 3 RRI, Selasa, 10 Maret 2026.

Hassan mengatakan kewenangan menjaga perdamaian dan keamanan internasional berada di Dewan Keamanan PBB. Namun struktur lembaga tersebut membuat keputusan penting kerap terhambat oleh kepentingan politik negara besar.

“Dalam pengaturan di PBB, yang bertugas memelihara perdamaian dan keamanan internasional adalah Dewan Keamanan. Dewan Keamanan memiliki 15 anggota, termasuk lima anggota tetap dengan hak veto,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan hak veto membuat proses pengambilan keputusan sering kali menemui jalan buntu. Hal ini terjadi karena negara-negara besar yang memiliki hak tersebut kerap berselisih kepentingan.

“Sementara antara lima negara itu juga sering berseteru di antara mereka sendiri. Jadi susah diharapkan langkah tegas dari Dewan Keamanan,” katanya.

Meski demikian, Hassan menilai negara-negara yang menolak perang tetap dapat mendorong Dewan Keamanan untuk bertindak. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menggalang dukungan moral dari berbagai negara.

Ia menyebut Dewan Keamanan setidaknya dapat menggelar sidang dan mengeluarkan resolusi untuk menyerukan penghentian perang. Meski tidak selalu efektif, langkah tersebut dinilai penting sebagai tekanan moral internasional.

“Korban sudah berjatuhan dan dunia akan terkena dampaknya. Paling minimal, setidaknya Dewan Keamanan bersidang dan mengesahkan resolusi yang menyerukan agar perang dihentikan,” ujarnya.