RRI.CO.ID, Jakarta - Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu mengatakan, Israel telah bergabung ke dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian (BoP). Dilansir Reuters, pernyataan itu disampaikan Netanyahu dalam kunjungannya ke Washington, D.C. bertemu Presiden Donald Trump dan Menlu Marco Rubio, Rabu, 11 Februari 2026.

Kemlu RI melalui Juru Bicara Yvonne Mewengkang memberikan respons terkait bergabungnya Israel ke BoP. Yvonne menegaskan, kehadiran Indonesia di BoP tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak manapun, atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara manapun.

“Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina. Sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025),” kata Yvonne dalam keterangan tertulisnya kepada RRI, Kamis, 12 Februari 2026.

Yvonne memastikan, keanggotaan negara manapun dalam BoP tidak mengubah posisi prinsip Indonesia. Menurutnya, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, hingga hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza.

“Di BoP maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional. Termasuk, hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi Solusi Dua Negara,” ujarnya menambahkan.

“Dalam konteks tersebut, Indonesia melihat pentingnya keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian dari proses menuju perdamaian.”

Secara khusus Yvonne mengungkapkan, Indonesia di dalam keanggotaannya di BoP akan aktif mendorong keterlibatan Otoritas Palestina. Hal itu kata dia, dilakukan salah satunya untuk memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina.

“Indonesia oleh karenanya akan memanfaatkan keanggotaan di BoP untuk juga aktif mendorong keterlibatan Otoritas Palestina. Dan, memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina dan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina, serta mendorong terwujudnya solusi dua negara,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut telah menerima undangan untuk menghadiri pertemuan Dewan Perdamaian (BoP). Menurut rencana, pertemuan akan berlangsung pada 19 Februari 2026 di Washington, D.C.

“Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Mensesneg, bahwa memang kita menerima undangan tersebut. Tapi, Bapak Presiden masih belum memutuskan, masih mempertimbangkan (untuk kehadiran-red),” kata Juru Bicara II Kemlu RI, Nabyl Mulachela saat pertemuan dengan awak media, Selasa, 10 Februari 2026 di Jakarta.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Pada pertemuan itu Nabyl turut merespons terkait rencana pengiriman pasukan yang akan bergabung di bawah BoP. Menurutnya, saat ini Indonesia memang tengah melakukan persiapan, namun berbagai detail mengenai pasukan perdamaian termasuk jumlahnya adalah sesuatu yang belum definitif.