RRI.CO.ID, Gorontalo - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo memperkuat sinergi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) melalui konsultasi dan koordinasi bersama Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung.

Agenda tersebut difokuskan pada pembahasan draft perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Sinergi Pengawasan SDKP di Provinsi Gorontalo.

Kegiatan yang berlangsung pada 15–18 Juli 2026 itu menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarlembaga guna meningkatkan efektivitas pengawasan, penegakan hukum, serta pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Pertemuan dihadiri Kepala Pangkalan PSDKP Bitung, Kepala DKP Provinsi Gorontalo Aryanto Husain, Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut (PRL) dan Pengawasan SDKP, Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan PSDKP Bitung, Pengawas Perikanan Ahli Muda, serta Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus WP3K).

Kepala DKP Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, mengatakan perpanjangan PKS merupakan langkah strategis dalam memperkuat keterpaduan pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Gorontalo.

“Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini diharapkan semakin memperkuat keterpaduan, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Gorontalo. Dengan kolaborasi yang baik, pengawasan dapat berjalan lebih optimal sehingga pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan berlangsung secara tertib, taat hukum, dan berkelanjutan,” ujar Aryanto, Jumat, 17 Juli 2026.

Ia menjelaskan, kerja sama tersebut bertujuan mewujudkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang tertib dan taat hukum melalui prinsip kebersamaan, saling mendukung, dan saling bekerja sama dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Aryanto, sinergi antarlembaga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Karena itu, pelaksanaan pengawasan perlu didukung koordinasi yang kuat, pertukaran informasi yang cepat, serta peningkatan kapasitas aparatur pengawas.

Adapun ruang lingkup dalam draft perpanjangan PKS meliputi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pertukaran data dan informasi sebagai bentuk penguatan koordinasi antara DKP Provinsi Gorontalo dan PSDKP Bitung.

Melalui konsultasi dan koordinasi tersebut, kedua instansi berharap sinergi pengawasan dapat semakin efektif dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta mendukung pengelolaan sektor kelautan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan di Provinsi Gorontalo. (mcgorontaloprov/yanto)