RRI.CO.ID, Tapteng - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) mematangkan kesiapan untuk percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintahannya.

Untuk kepentingan itu otoritas setempat melaksanakan kegiatan Pendampingan Penerapan dan Penyusunan Dokumen Pemerintahan Digital.

Kegiatan yang melibatkan Kepala Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Tapteng Akhirul Miswar ME Nasution sebagai pemateri itu dilaksanakan pada Kamis, 16 Juli 2026, di Ruang Rapat Bappeda Tapteng.

Plh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tapteng, Budi Joniar H Siahaan, menyebut kegiatan tersebut penting untuk peningkatan kualitas layanan publik.

Dikarenakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), telah menetapkan evaluasi Pemerintah Digital sebagai salah satu instrumen untuk mengukur tingkat kematangan transformasi digital pada instansi pemerintah.

"Evaluasi ini, bukan semata-mata untuk memperoleh nilai yang baik, tetapi lebih dari itu untuk memastikan bahwa digitalisasi pemerintahan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data," terangnya dalam siaran pers.

Budi menegaskan pembangunan pemerintahan digital bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo semata, melainkan bagian dari tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah.

Hal ini, kata dia, didasari Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 466/Diskominfo/2026 tentang Pembentukan Tim Percepatan Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/ Pemerintah Digital (Pemdi) Kabupaten Tapanuli Tengah.

"Pemerintahan digital merupakan sebuah transformasi yang menuntut perubahan cara kerja, pola pikir, dan budaya organisasi," jelasnya.

Karenanya, kata Budi, diperlukan sinergi yang kuat antarperangkat daerah dalam penyediaan data, integrasi aplikasi, penyusunan kebijakan, penguatan keamanan informasi, pengembangan layanan digital.

Serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, yang terangkum dalam 20 indikator dalam penentuan Indeks Pemdi.

"Melalui kegiatan pendampingan ini, saya berharap seluruh peserta dapat berperan aktif dalam menyusun dokumen kinerja pemerintahan digital secara lengkap, akurat, dan sesuai dengan kondisi nyata yang telah dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah," pasannya.

"Dokumen tersebut tidak hanya menjadi pemenuhan administrasi evaluasi, tetapi juga menjadi cerminan komitmen kita dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel," tegasnya.

Kepala BPS Tapteng Akhirul Miswar Nasution, menyampaikan materi mengenai Percepatan Digitalisasi Sektor Statistik sebagai bagian dari arah kebijakan transformasi digital nasional menuju penyelenggaraan statistik yang berkelas dunia.

Ia menjelaskan pentingnya pembinaan statistik sektoral sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik di lingkungan pemerintah daerah.

Tujuannya untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses.

Sebagai pemateri, Akhirul Miswar juga memaparkan tujuan pembinaan statistik sektoral, landasan hukum penyelenggaraan statistik, pengertian dan tujuan Satu Data Indonesia, prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.

Serta pemaparan tentang pentingnya Forum Satu Data Indonesia sebagai wadah koordinasi dalam penyelenggaraan data yang berkualitas antarinstansi pemerintah.

Tidak hanya itu, peserta kegiatan juga memperoleh pemahaman mengenai Sensus Ekonomi mulai dari pengertian, tujuan, hingga manfaatnya sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

Hingga pemetaan potensi usaha, penyediaan data bagi dunia usaha sebagai bahan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.