RRI.CO.ID, Gorontalo - Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga (Disparekrafpora) Provinsi Gorontalo memberikan klarifikasi atas pemberitaan mengenai usulan kenaikan tarif wisata Hiu Paus Botubarani.
Kepala Disparekrafpora Provinsi Gorontalo, Sultan Kalupe, menegaskan bahwa informasi yang beredar bukan merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Usulan mengenai penyesuaian tarif hanyalah salah satu alternatif yang muncul dalam pembahasan awal dan belum pernah diputuskan sebagai kebijakan.
"Perlu kami luruskan bahwa informasi tersebut masih berupa wacana. Sampai saat ini belum ada kebijakan terkait penyesuaian tarif, karena semua masih akan dibahas bersama," ujar Sultan, Kamis, 16 Juli 2026.
Ia menjelaskan, Pemerintah tidak mengintervensi penetapan tarif di destinasi wisata Hiu Paus Botubarani. Peran pemerintah lebih diarahkan pada upaya edukasi, advokasi, serta memberikan masukan dalam penyusunan konsep pengelolaan destinasi yang berkelanjutan.
Menurut Sultan, perhatian pemerintah saat ini justru tertuju pada upaya memperkuat aspek konservasi di kawasan wisata Hiu Paus Botubarani. Sebagai salah satu destinasi unggulan Gorontalo sekaligus bagian dari kawasan Geopark Gorontalo, pengelolaannya harus mampu menjaga keseimbangan antara aktivitas pariwisata, pelestarian satwa, dan kesejahteraan masyarakat.
"Yang sedang kami pikirkan bukan soal menaikkan tarif, tetapi bagaimana menyusun konsep pengelolaan yang lebih baik. Hiu Paus Botubarani merupakan kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi dan menjadi bagian dari Geopark Gorontalo. Karena itu, berbagai alternatif pengelolaan akan didiskusikan bersama dengan mengutamakan kelestarian hiu paus, tanpa mengurangi pendapatan masyarakat," jelasnya.
Sultan mengungkapkan, gagasan mengenai penguatan tata kelola destinasi sebenarnya telah beberapa kali disampaikan kepada pengelola wisata Hiu Paus Botubarani. Pemerintah Provinsi melalui Disparekrafpora terus mendorong agar pengelolaan kawasan dilakukan secara lebih tertata dengan mengedepankan prinsip konservasi dan keberlanjutan.
Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui Program LAUTRA, di mana Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mengusulkan penataan kawasan wisata Hiu Paus Botubarani kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Melalui program tersebut, diusulkan dukungan pembiayaan lebih dari Rp3 miliar yang diarahkan untuk peningkatan fasilitas, penataan destinasi, serta perbaikan tata kelola kawasan wisata Hiu Paus agar semakin ramah terhadap konservasi dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Sultan mengatakan, penguatan konsep konservasi menjadi perhatian pemerintah setelah banyak wisatawan menyampaikan masukan terkait kondisi fisik beberapa hiu paus yang terlihat mengalami luka. Perhatian yang sama juga disampaikan oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, saat mengunjungi destinasi tersebut.
Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi bersama agar pengelolaan wisata Hiu Paus Botubarani semakin memperhatikan daya dukung lingkungan, kesehatan satwa, keselamatan wisatawan, serta keberlanjutan destinasi dalam jangka panjang.
"Masukan dari wisatawan, termasuk perhatian yang disampaikan Ibu Gubernur Maluku Utara saat berkunjung, menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pengelolaan destinasi ini harus terus dibenahi. Tujuan kita sederhana, yaitu menjaga hiu paus tetap lestari, menghadirkan pengalaman wisata yang berkualitas, dan memastikan masyarakat sekitar tetap memperoleh manfaat ekonomi. Itulah yang menjadi fokus utama pemerintah," tutup Sultan. (mcgorontaloprov/ppid)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....