Pemprov Babel Terus Terapkan Efisiensi Anggaran

RRI.CO.ID, Pangkalpinang- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) terus melakukan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Langkah ini diambil guna memastikan anggaran negara tepat sasaran dan berdampak langsung bagi kepentingan masyarakat.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Babel, Fery Aprianto, mengatakan, kebijakan efisiensi ini bukan sekadar kebijakan internal Pemprov, melainkan amanat langsung dari pemerintah pusat.

"Ini juga bukan arahan dari internal Pemprov. Dari arahan Presiden juga melalui Menteri Dalam Negeri. Kita harus terus melakukan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan APBD," ujar Fery.

Dalam upaya pengetatan anggaran ini, Pemprov Babel secara tegas mengevaluasi dan menghentikan kegiatan-kegiatan yang dinilai minim asas manfaat (outcome), termasuk acara-acara yang bersifat seremonial.

Fery menjelaskan, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk kegiatan minim dampak, kini dialihkan ke program-program prioritas. Program seremonial dan minim outcome resmi dihentikan. Selain itu pengalihan anggaran dimana akan dialokasikan ulang untuk program kegiatan yang menyentuh dan berdampak langsung kepada masyarakat luas.

Ia menambahkan, angka efisiensi minimal disesuaikan untuk menutup defisit anggaran. Pada awal tahun anggaran 2026, Pemprov Babel berhasil menyesuaikan anggaran hingga puluhan miliar rupiah.

"Di awal tahun kita kurang lebih ada Rp70 miliar yang kita sesuaikan untuk program kegiatan yang ada di 2026. Dan itu merupakan efisiensi pertama yang kita lakukan," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menerapkan efisiensi penggunaan kendaraan oprasional. Hal itu menyikapi adanya kenaikan harga BBM non subsidi.

Gubernur Babel, Hidayat Arsani mengatakan, pihaknya sudah menekankan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan efisiensi.

“Saya dari enam bulan yang lalu sudah mengadakan ini, dari efisiensi pegawai, DL (Dinas Luar), semua, semua saya potong semua. Akhirnya saya mendapat gelar nomor dua tata kelola pemerintahan yang bersih. Nomor satu DKI, dua saya, ketiga Jawa Tengah,” kata Hidayat

Ia menyatakan, perintah Menteri Dalam Negeri pihaknya sudah dilakukan terkait efisiensi, dengan slogan uang rakyat kembali ke rakyat.

“Semua proyek kita butuhkan untuk kepentingan rakyat, enggak ada lagi proyek mubazir bangun ini, bangun itu. Semuanya bermanfaat,” katanya.