RRI.CO.ID, Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat dukungan terhadap program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan. Hingga saat ini, empat Sekolah Rakyat telah dipersiapkan di sejumlah daerah, dengan dua di antaranya mulai melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat empat Sekolah Rakyat yang dipersiapkan di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari implementasi program Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan. Dua Sekolah Rakyat telah memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), yakni di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya, sementara dua lainnya akan segera beroperasi di Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Kotawaringin Timur.

"Saat ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran berkomitmen penuh mendukung keberhasilan program tersebut melalui kolaborasi bersama pemerintah kabupaten dan kota. Selain itu Gubernur juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar bekerja sama menyukseskan berbagai program strategis pemerintah pusat, khususnya di sektor pendidikan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan sumber daya manusia,” ujarnya, Selasa, 14 Juli 2026.

Gubernur juga selalu berpesan untuk meningkatkan berkolaborasi semua pihak, tidak hanya Pemerintah Provinsi, tetapi juga pemerintah kabupaten dan kota, agar seluruh program Bapak Presiden di Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan baik. Khususnya di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan diharapkan dapat memberikan dukungan penuh.

Selain empat Sekolah Rakyat yang tengah dipersiapkan, Reza mengungkapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat tingkat provinsi. Usulan tersebut telah dibahas langsung oleh Gubernur Agustiar Sabran bersama Menteri Sosial saat kunjungan kerja di Kalimantan Tengah.

Sekolah Rakyat tingkat provinsi nantinya dirancang memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan sekolah yang dikelola pemerintah kabupaten dan kota. Reza menjelaskan, Sekolah Rakyat yang dikelola pemerintah kabupaten atau kota diproyeksikan mampu menampung sekitar 1.080 peserta didik. Sementara itu, Sekolah Rakyat tingkat provinsi direncanakan memiliki daya tampung hingga sekitar 3.000 siswa.

Seluruh pembiayaan pendidikan di sekolah tersebut akan ditanggung pemerintah sebagai bagian dari program nasional, sehingga peserta didik dapat mengakses pendidikan secara gratis. Meski demikian, Reza menegaskan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat tingkat provinsi belum dapat diumumkan karena masih menunggu hasil studi kelayakan. Kajian tersebut mencakup kondisi lahan, struktur tanah, hingga aspek keamanan bangunan agar sekolah yang dibangun benar-benar memenuhi standar dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh peserta didik.

Menurut Reza, proses perencanaan yang matang menjadi kunci keberhasilan pembangunan Sekolah Rakyat. Pemerintah ingin memastikan setiap fasilitas pendidikan yang dibangun memiliki kualitas terbaik, aman digunakan dalam jangka panjang, serta mampu menjadi lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Tengah. ‎(Disdik Kalteng)