RRI.CO.ID, Sungailiat - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka mengajak perusahaan berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) membantu mengaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat kurang mampu yang saat ini berstatus nonaktif.

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bangka, Yusi Afserinta, mengatakan tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Bangka saat ini mencapai 83,13 persen. Meski capaian dinilai cukup baik, masih terdapat 19.077 jiwa yang kepesertaannya tidak aktif.

Menurut Yusi, sebagian besar peserta nonaktif merupakan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah yang berada pada kelompok desil 1 hingga desil 5.

"Capaian yang sudah baik ini merupakan hasil dukungan semua pihak. Ini bukan hanya keberhasilan BPJS Kesehatan, tetapi juga berkat peran masyarakat dan sektor usaha yang selama ini bekerja sama dengan kami," ujarnya, Rabu, 15 Juli 2026.

Ia berharap persoalan kepesertaan nonaktif menjadi perhatian bersama. Karena itu, BPJS Kesehatan mengajak seluruh pelaku usaha ikut memberikan kontribusi dalam pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat rentan melalui program CSR perusahaan.

Sementara, Bupati Bangka, Fery Insani, menegaskan pemerintah daerah terus berupaya mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) agar seluruh masyarakat memiliki perlindungan jaminan kesehatan.

Menurutnya, kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi kebutuhan penting, terutama mengingat biaya hidup dan biaya pelayanan kesehatan yang terus meningkat.

"Pilihan kita harus masuk BPJS, masuk UHC. Masyarakat harus memiliki jaminan kesehatan," kata Fery.

Dirinya mengakui pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran sehingga membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bangka.

"Kami meminta perusahaan dapat membantu masyarakat melalui program CSR-nya, terutama dalam mengakomodasi kepesertaan BPJS. Saya menggugah perusahaan dan meminta dengan sangat agar turut membantu masyarakat," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Bangka berharap kolaborasi antara pemerintah, BPJS Kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat dapat meningkatkan keaktifan kepesertaan JKN sekaligus memperluas cakupan UHC di Kabupaten Bangka.