RRI.CO.ID, Palangka Raya - Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya mendata pelaku usaha, tetapi juga menghimpun informasi mengenai kondisi ekonomi keluarga. Data yang dikumpulkan meliputi kondisi perumahan, pekerjaan anggota keluarga, kepemilikan aset, hingga pola pengeluaran rumah tangga.

Menurut Kepala BPS Kota Palangka Raya, Amos Adam Residul, pelaksanaan sensus yang digelar setiap 10 tahun sejak 1986 ini, membutuhkan dukungan seluruh masyarakat, termasuk pelaku usaha, agar menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.

“Melalui cakupan data BPS, yang lebih luas akan memberikan gambaran utuh, mengenai kondisi ekonomi masyarakat, sehingga hasil sensus dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ucapnya, Selasa, 14 Juli 2026.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Tengah, Frans Martinus, menyatakan melalui Sensus Ekonomi 2026 ini, data yang dihasilkan akan menjadi dasar penyusunan regulasi, pemetaan kondisi dunia usaha, serta perumusan strategi pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Ketua Apindo Kalteng juga mengajak pelaku usaha untuk terbuka kepada petugas sensus dan mendukung proses pendataan, seraya mengusulkan agar daftar pertanyaan disusun lebih sederhana sehingga memudahkan masyarakat dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. “Kami berharap data BPS dari hasil sensus ekonomi ini akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi, perencanaan investasi, hingga program pemberdayaan usaha yang lebih tepat sasaran,” ucapnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya terus melaksanakan pendataan dalam Sensus Ekonomi 2026 yang dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Pendataan dilakukan secara door-to-door oleh petugas BPS untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi masyarakat, baik rumah tangga maupun pelaku usaha.