RRI.CO.ID, Gorontalo - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyukseskan pelaksanaan pemetaan aset rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) pascabencana. Kolaborasi yang kuat dinilai menjadi kunci untuk menghasilkan data aset yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pemulihan pascabencana.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris BPBD Provinsi Gorontalo Ismail Abd. Bau, saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pelaksanaan Pemetaan Aset Bantuan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) yang diselenggarakan Direktorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Gorontalo, Senin, 13 Juli 2026.

Dalam sambutannya, Ismail menyampaikan apresiasi kepada BNPB yang telah memilih Gorontalo sebagai lokasi pelaksanaan rapat koordinasi sekaligus pendampingan kegiatan pemetaan aset rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aset hasil pembangunan pascabencana.

"Pemetaan aset rehabilitasi dan rekonstruksi bukan hanya merupakan bagian dari proses administrasi, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh aset yang telah dibangun melalui dana pemerintah tetap terkelola dengan baik, dimanfaatkan secara optimal, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan kegiatan pemetaan sangat ditentukan oleh komitmen seluruh pemerintah daerah dalam menyiapkan personel surveyor, melengkapi data pendukung, serta melakukan validasi terhadap kondisi dan keberadaan aset di lapangan.

Menurut Ismail, data yang akurat akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi, sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas program pemulihan pascabencana yang telah dilaksanakan selama ini.

Melalui rapat koordinasi ini, BPBD Provinsi Gorontalo berharap terbangun kolaborasi yang semakin erat antara seluruh pemangku kepentingan sehingga proses pemetaan aset dapat berjalan efektif, menghasilkan data yang valid, serta memperkuat tata kelola rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

Dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi, BPBD Provinsi Gorontalo optimistis pelaksanaan pemetaan aset rehabilitasi dan rekonstruksi Tahun Anggaran 2026 akan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana serta memperkuat ketangguhan daerah dalam menghadapi berbagai risiko bencana di masa mendatang. (mcgorontaloprov/ppid)