RRI.CO.ID, Palangka Raya – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, secara resmi membuka Musyawarah Provinsi (Musprov) VIII Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kalimantan Tengah Tahun 2026. Acara terlaksana di Batang Garing Ballroom, Hotel Best Western Palangka Raya, Jumat, 10 Juni 2026.

Kegiatan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo mengapresiasi pelaksanaan Musprov VIII KADIN sebagai forum penting dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat sektor usaha sekaligus mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Menurutnya, Kalimantan Tengah memiliki potensi besar berupa kekayaan sumber daya alam, keragaman budaya, serta kearifan lokal yang harus dikelola secara bijaksana, berkelanjutan, dan bertanggung jawab agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

“Tema Musprov tahun ini, yakni Sinergi Dunia Usaha untuk Mewujudkan Kalteng Berkah, Kalteng Maju, dan Kalteng Sejahtera, diharapkan dapat diwujudkan melalui aksi nyata dalam mengoptimalkan potensi daerah,” ujarnya.

Edy menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga berkomitmen melaksanakan pembangunan yang adil dan merata melalui Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal implementasi program tersebut agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendukung berbagai program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, ketahanan pangan, Sekolah Rakyat, serta Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

“Kami optimistis kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan akan menjadi kunci dalam memperkuat daya saing Kalimantan Tengah. Sinergi yang terbangun melalui Musprov VIII KADIN diharapkan mampu mempercepat pembangunan ekonomi daerah sekaligus membawa Kalimantan Tengah semakin siap menyongsong Indonesia Emas 2045,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi KADIN Indonesia, Taufan Eko Nugroho Rotorasiko, menegaskan bahwa KADIN memiliki tanggung jawab besar sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Menurutnya, meskipun Kalimantan Tengah mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen pada 2025, peningkatan tersebut harus diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan penurunan angka kemiskinan.

“KADIN Indonesia menargetkan dalam 15 hingga 18 tahun ke depan pendapatan per kapita masyarakat Kalimantan Tengah dapat meningkat hingga tiga kali lipat atau mencapai sekitar Rp10 juta per bulan. Selain itu, angka kemiskinan juga ditargetkan turun hingga di bawah 3 persen melalui berbagai program yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” ujarnya.

Untuk mencapai target tersebut, KADIN Indonesia mengusung empat pilar utama, yakni mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air, mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui kemitraan dengan UMKM, memastikan pertumbuhan yang inklusif, serta menjalankan pembangunan berkelanjutan berbasis prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Ia berharap Kalimantan Tengah dapat bertransformasi dari daerah penghasil bahan baku mentah menjadi pusat hilirisasi komoditas strategis, mulai dari kelapa sawit, hasil hutan, hingga sektor pertambangan dan mineral.

Di sisi lain, Ketua Umum KADIN Kalimantan Tengah, Rahmat Nasution Hamka, berharap Musprov VIII KADIN dapat berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan yang berdampak positif terhadap perkembangan dunia usaha di Kalimantan Tengah. “Kami berharap sinergi organisasi kemasyarakatan dan KADIN Kalimantan Tengah dapat terus berjalan dalam upaya membangun kewirausahaan di Provinsi Kalimantan Tengah,” katanya.

Musprov VIII KADIN Kalimantan Tengah turut dihadiri Koordinator Wilayah Kalimantan KADIN Indonesia Andi Yuslim Patawari, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, pimpinan perbankan, asosiasi profesi, organisasi kepemudaan, serta para pelaku usaha.