RRI.CO.ID, Langgur – Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh menjadi alasan untuk memperlambat pembangunan. Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih aktif membangun komunikasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, dunia usaha, dan mitra pembangunan guna membuka peluang pendanaan bagi program strategis daerah.

Arahan tersebut disampaikan Bupati Thaher kepada peserta uji kompetensi (job fit) dan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang berlangsung di Aula Kantor Bupati, Kamis (9/7/2026). Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada kemampuan menyusun program, tetapi juga kemampuan menghadirkan dukungan dan sumber pembiayaan untuk merealisasikan program tersebut.

Bupati Thaher menegaskan, setiap pertemuan dengan kementerian, lembaga, maupun pemerintah provinsi harus menghasilkan tindak lanjut yang nyata. Karena itu, setiap kepala OPD wajib mempersiapkan agenda yang jelas sebelum pertemuan serta memastikan seluruh hasil koordinasi ditindaklanjuti secara terukur.

“Setiap Kepala OPD wajib menyusun agenda yang jelas sebelum pertemuan, mencatat seluruh arahan, peluang pendanaan, dan komitmen yang diperoleh, menyampaikan laporan hasil pertemuan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat beberapa hari setelah kegiatan, menyiapkan rencana aksi beserta target waktu pelaksanaannya, dan memantau sampai memperoleh keputusan atau dukungan yang diharapkan,” kata Thaher.

Ia menjelaskan terdapat sejumlah kementerian dan lembaga strategis yang perlu menjadi perhatian OPD dalam membangun komunikasi dan sinkronisasi program. Di antaranya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Menurut Bupati Thaher, koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas penting untuk menyelaraskan program daerah dengan prioritas pembangunan nasional. Sementara kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, sumber daya air, jalan, permukiman, dan sanitasi.

Selain itu, komunikasi dengan BNPB dinilai penting untuk memperkuat mitigasi, rehabilitasi, rekonstruksi, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana. Sedangkan sinergi dengan BNPP diperlukan guna mempercepat pembangunan kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, serta memperkuat konektivitas dan pelayanan dasar masyarakat.

“Keterbatasan fiskal bukan alasan untuk berhenti berinovasi. Kepala OPD dituntut membangun komunikasi yang baik dengan kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, dunia usaha, dan mitra pembangunan agar program strategis daerah memperoleh dukungan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Thaher juga mengingatkan pentingnya membangun budaya kerja yang cepat, kolaboratif, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Ia menilai berbagai persoalan pembangunan hanya dapat diselesaikan melalui kerja sama lintas sektor yang terencana dan saling mendukung.