RRI.CO.ID, Taput - General Manager Bandara Silangit menyatakan koordinasi bersama pemerintah daerah penting untuk mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Badan Pendapatan Daerah melaksanakan rapat koordinasi dengan PT Angkasa Pura II Bandara Silangit, Kamis, 2 Juli 2026.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor PT Angkasa Pura II Bandara Silangit membahas berbagai langkah strategis dalam meningkatkan potensi penerimaan daerah. Fokus pembahasan diarahkan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari aktivitas usaha di kawasan bandara.

"Kami akan menyampaikan seluruh hasil pertemuan ini kepada pihak regional InJourney untuk memperoleh arahan serta tindak lanjut yang diperlukan," ujar General Manager Bandara Silangit. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pengelola bandara dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

"Kami menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan Bapenda sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan pelayanan dan aktivitas ekonomi di Bandara Silangit," katanya. Menurutnya, setiap usulan akan dikaji sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

"Kami berharap koordinasi ini menghasilkan solusi yang memberikan manfaat bagi pelaku usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat," ucapnya. Ia menegaskan komitmen pengelola bandara untuk terus mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui kolaborasi yang berkesinambungan.

Dalam rapat tersebut, Bapenda Kabupaten Tapanuli Utara menyampaikan aspirasi para pelaku usaha makanan dan minuman atau tenant di Bandara Silangit. Bapenda mengusulkan penataan jadwal penerbangan dengan rentang waktu yang lebih proporsional agar tidak terjadi penumpukan penumpang yang berdampak pada omzet para tenant.

Selain itu, Bapenda meminta dukungan PT Angkasa Pura II untuk menyediakan rekapitulasi bulanan omzet penjualan masing-masing tenant sebagai bahan pengawasan dan optimalisasi penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu sektor makanan dan minuman. Bapenda juga berharap permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan PT Angkasa Pura II dapat dipertimbangkan kembali, sehingga kewajiban pembayaran tetap dilaksanakan sesuai ketentuan demi mendukung pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2026.