RRI.CO.ID, Gorontalo - Selain menghasilkan persetujuan pembangunan 46 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), pertemuan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menghasilkan sejumlah komitmen strategis pemerintah pusat untuk mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Gorontalo.

Didampingi Ketua DPRD Idrus M. Thomas Mopili dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aryanto Husain, Gusnar Ismail memaparkan berbagai potensi daerah sekaligus menyampaikan usulan program prioritas yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir dan pembudidaya perikanan.

Salah satu usulan yang mendapat respons positif adalah pengembangan budidaya rumput laut. Gubernur menjelaskan bahwa Gorontalo memiliki potensi besar di Kabupaten Gorontalo Utara, Boalemo, dan Pohuwato.

Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan mengalokasikan Program Modeling Rumput Laut seluas 50 hektare di Gorontalo yang meliputi pengembangan kultur jaringan, kebun bibit, serta penerapan teknologi budidaya ramah lingkungan (aquatek). Program ini merupakan bagian dari target nasional pengembangan rumput laut seluas 1.000 hektare pada tahun 2026.

Pada sektor penangkapan ikan, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga mengusulkan bantuan 31 unit kapal perikanan berukuran 30 GT. Menteri KKP menyampaikan bahwa usulan tersebut sejalan dengan program nasional pembangunan 1.000 kapal perikanan 30 GT yang akan ditempatkan di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih. Pengelolaannya akan dilakukan melalui koperasi dengan sistem penggunaan bergiliran, disertai pelatihan bagi nelayan serta penyesuaian alat tangkap sesuai karakteristik wilayah.

Pertemuan ini juga membahas pengembangan Kampung Budidaya Tematik. Pemerintah Provinsi Gorontalo menawarkan potensi lahan budidaya di kawasan Danau Limboto dan wilayah lainnya, sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan mengarahkan pengembangan menggunakan teknologi Recirculating Aquaculture System (RAS) sebagai bagian dari program nasional budidaya ikan air tawar. Gorontalo diminta menyiapkan data calon lokasi yang memenuhi kriteria agar dapat diakomodasi dalam pelaksanaan program tersebut.

Selain program pembangunan, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo turut menyampaikan aspirasi masyarakat terkait penyelesaian permasalahan Lembaga Permodalan Usaha Kelautan dan Perikanan (LPUMKP) yang masih menghadapi kendala kredit bermasalah. Menanggapi hal itu, Menteri Kelautan dan Perikanan menyatakan akan melaporkan persoalan tersebut kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan penyelesaian di tingkat pemerintah pusat.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, mengatakan bahwa hasil audiensi tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Gorontalo.

"Berbagai program yang dibahas dalam audiensi ini saling terintegrasi, mulai dari pembangunan kawasan nelayan, penguatan budidaya rumput laut, bantuan armada penangkapan ikan, hingga pengembangan budidaya modern. Kami akan segera menindaklanjuti seluruh arahan Menteri agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat kelautan dan perikanan di Gorontalo," ujar Aryanto Husain di Gedung Mina Bahari I, Jakarta, Rabu, 1 Juli 2026.

Melalui berbagai dukungan tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo optimistis pembangunan sektor kelautan dan perikanan akan semakin maju, mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, serta memperkuat kontribusi sektor kelautan terhadap perekonomian daerah. (mcgorontaloprov/yanto)