RRI.CO.ID, Palangka Raya – Tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana terus menjadi perhatian Pemerintah Kota Palangka Raya. Upaya edukasi dan penguatan kapasitas masyarakat dinilai penting mengingat wilayah ini memiliki potensi bencana seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), angin puting beliung, hingga kekeringan.

Lurah Bereng Bengkel, Ahmad Riadi, mengatakan pihaknya secara berkelanjutan melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mitigasi bencana. Kegiatan tersebut meliputi sosialisasi, edukasi kebencanaan, simulasi evakuasi, pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana), pelatihan relawan, hingga penyebarluasan informasi melalui kelompok-kelompok masyarakat.

“Selain itu, kami juga berkolaborasi dengan berbagai instansi, organisasi masyarakat, dan dunia pendidikan untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat,” ujarnya, Selasa, 30 Juni 2026.

Ahmad menjelaskan setiap keluarga perlu memiliki rencana evakuasi apabila terjadi bencana, termasuk memahami jalur evakuasi dan lokasi titik kumpul yang aman. Masyarakat juga diimbau menyiapkan tas siaga berisi dokumen penting, makanan siap saji, air minum, senter, serta perlengkapan darurat lainnya.

Menurutnya, bencana yang paling sering terjadi di wilayah Bereng Bengkel dalam beberapa tahun terakhir adalah banjir dan karhutla. Saat ini, genangan di kawasan rawa mulai menghambat akses masyarakat menuju permukiman maupun pusat kota, meski belum terjadi banjir besar.

Untuk mengantisipasi kondisi darurat, Kelurahan Bereng Bengkel bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), relawan, komunitas lokal, dan masyarakat telah menyiapkan posko Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana). Posko tersebut akan ditempatkan di wilayah kelurahan, termasuk di kawasan kampung dan pelabuhan.

Ahmad mengimbau masyarakat menjadikan kesiapsiagaan bencana sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengenali potensi bencana di lingkungan sekitar, mengikuti informasi resmi pemerintah, serta aktif mengikuti kegiatan edukasi dan simulasi, risiko bencana dapat diminimalkan sehingga keselamatan masyarakat lebih terjamin.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPBD Kota Palangka Raya, Hendrikus Satria Budi, mengatakan pemerintah kota terus memperkuat upaya mitigasi melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB). Dokumen tersebut menjadi dasar perencanaan agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki kesiapan dan sinergi dalam menghadapi berbagai potensi bencana.

“Harapan kita ke depan, karena bencana tidak bisa kita hindari, maka harus kita hadapi dengan sinergi bersama seluruh OPD terkait. Dengan demikian, kita akan lebih siap menghadapi berbagai potensi bencana,” katanya.

Hendrikus menjelaskan dokumen KRB menjadi landasan penting dalam penanganan bencana setelah memperoleh penetapan dari Wali Kota Palangka Raya serta rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam penyusunannya, pemerintah daerah juga mengidentifikasi berbagai ancaman, terutama banjir pada musim hujan serta risiko karhutla dan kekeringan pada musim kemarau.

Ia menambahkan, bencana tidak hanya dipengaruhi faktor alam, tetapi juga dapat dipicu oleh aktivitas manusia, seperti kerusakan hutan dan perubahan fungsi lingkungan. Karena itu, kolaborasi seluruh pihak diperlukan untuk memperkuat mitigasi sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.