RRI.CO.ID, Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD), terkait program Bantuan Biaya Kuliah sebagai bagian dari program bantuan Kartu Huma Betang Sejahtera yang digagas Gubernur Kalimantan Tengah. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan masukan strategis agar mekanisme penyaluran bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi mahasiswa yang membutuhkan.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (kesra) Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Rus’ansyah, mengatakan bantuan biaya kuliah merupakan bentuk perhatian dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah. Melalui diskusi bersama berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, diharapkan muncul solusi terbaik terkait proses seleksi, penyaluran, hingga pengawasan program beasiswa tersebut.

"Untuk besaran bantuan yang disiapkan sebesar Rp5 juta per tahun. Untuk setiap mahasiswa penerima. Dana tersebut nantinya akan dibagikan melalui sejumlah perguruan tinggi, sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan,” katanya, Senin, 29 Juni 2026.

Bantuan kuliah ini diberikan dalam bentuk bantuan dana yang penyalurannya dilakukan melalui perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Tengah. Terkait akses informasi bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan, pemerintah memastikan proses perekrutan penerima beasiswa akan dilakukan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya, informasi dan proses administrasi akan disampaikan melalui masing-masing perguruan tinggi karena pihak kampus dinilai lebih memahami persyaratan serta kondisi mahasiswa yang memenuhi kriteria.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Anang Dirjo, mengatakan kegiatan FGD, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga telah menyiapkan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) terkait program tersebut. "Aturan disusun bersama Dinas Pendidikan dan Biro Kesejahteraan Rakyat, agar proses penyaluran bantuan berjalan transparan, terarah, dan sesuai dengan tujuan awal program,” katanya.

Melalui kegiatan FGD ini, pemerintah berharap mendapatkan berbagai masukan dari perguruan tinggi maupun masyarakat, agar program bantuan biaya kuliah bagi mahasiswa kurang mampu dapat berjalan efektif. Masukan dari berbagai pihak menjadi bahan evaluasi untuk memastikan mahasiswa yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh manfaat dari program tersebut.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan program bantuan biaya kuliah tidak hanya membantu meringankan beban mahasiswa, tetapi juga menjadi langkah dalam menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Dengan mekanisme yang tepat, program ini diharapkan mampu mendukung peningkatan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Kalimantan Tengah.