RRI.CO.ID, Subulussalam - Pemerintah Kampong Buluh Dori bersama Badan Permusyawaratan Kampong (BPK), Kecamatan Simpang Kiri, menggelar rangkaian agenda penguatan tata kelola desa di Aula Kampong. Kegiatan tersebut mengintegrasikan program peningkatan mutu kapasitas kelembagaan aparatur legislatif desa dengan Musyawarah Desa Khusus (Musdessus), Jumat 26 Juni 2026.

Pelaksanaan Musdessus ini difokuskan pada pembahasan mendalam serta penetapan ulang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk tahun anggaran 2026. Langkah evaluasi draf penerima bantuan ini dinilai krusial untuk menjamin akuntabilitas penyaluran dana desa agar tepat sasaran dan bebas dari tumpang tindih data, dengan didampingi langsung oleh tim pendamping desa.

Penjabat (Pj) Kepala Kampong Buluh Dori, Mihardi Jabat, menjelaskan bahwa perubahan struktur daftar penerima manfaat terpaksa dilakukan karena adanya dinamika kependudukan di tingkat tapak. Pihal desa memandang perlu dilakukan pemutakhiran data secara transparan agar kuota bantuan yang kosong dapat dialihkan kepada warga lain yang lebih berhak.

"Kegiatan pembaharuan ini mutlak dilakukan melalui pembahasan bersama dalam Musdessus karena ada salah satu warga penerima manfaat sebelumnya yang dilaporkan telah meninggal dunia. Dokumen administrasi harus segera disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan," ujar Mihardi Jabat.

Di sisi lain, jalannya perumusan kebijakan anggaran serta peningkatan kapasitas kelembagaan ini mendapat pengawalan ketat dari otoritas kecamatan. Manajemen tata kelola keuangan desa diminta untuk tidak sekadar berfokus pada aspek serapan kuantitatif, melainkan harus menyentuh sektor produktif penunjang ekonomi makro desa melalui aktivasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Camat Simpang Kiri, Ramadhan, mengingatkan jajaran legislatif desa agar mengedepankan asas kehati-hatian dan objektivitas tinggi dalam mengambil keputusan. “Dalam merumuskan sesuatu harus sesuai aturan, jangan tergesa-gesa, dan harus objektif. BPK harus saling berkolaborasi, bekerja secara tim secara tuntas dan lugas, serta tetap bergerak di bawah payung hukum yang berlaku,” tegas Ramadhan.

Ramadhan juga menggarisbawahi pentingnya menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat menjelang bergulirnya bursa demokrasi tingkat tapak. Mengingat momentum Pemilihan Kepala Kampong (Pilkampong) serentak dijadwalkan bakal berlangsung pada September mendatang, tensi politik lokal harus diredam sejak dini.

Lebih lanjut, Camat Simpang Kiri menginstruksikan kepada Panitia Pemilihan Kampong (P2K) untuk menjaga integritas kelembagaan demi melahirkan proses suksesi yang sehat. “Kami ingatkan kepada pihak desa untuk terus menjaga kondusifitas warga. Pihak P2K selaku penyelenggara teknis di lapangan mutlak harus bekerja secara netral dan tidak memihak,” pungkas Ramadhan.