RRI.CO.ID, Banda Aceh - Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) melalui berbagai program yang berfokus pada pemenuhan hak dan perlindungan anak. Hal ini disampaikan Rahmawati, S.Pd,. M.Si selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar, Minggu, 7 Juni 2026.

Pembangunan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak menjadi salah satu prioritas daerah. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan perlu berkolaborasi untuk memastikan anak-anak mendapatkan haknya secara optimal, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan, maupun partisipasi dalam pembangunan.

“Terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan keluarga, sekolah, dunia usaha, media, dan masyarakat secara luas. Semua pihak memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak,” ujarnya.

Rahmawati menjelaskan bahwa sektor pendidikan memiliki kontribusi strategis dalam mendukung program KLA. Melalui penguatan sekolah ramah anak, pendidikan karakter, serta pencegahan berbagai bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan, pemerintah berupaya menciptakan ruang belajar yang inklusif dan aman bagi seluruh peserta didik.

Selain itu, pihaknya terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dari berbagai risiko, termasuk perundungan, kekerasan, eksploitasi, dan pernikahan usia dini. “Edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan dinilai menjadi langkah penting dalam membangun budaya yang menghormati hak-hak anak,” tambahnya.

Menurutnya, pencapaian status Kabupaten/Kota Layak Anak tidak hanya diukur melalui penghargaan, tetapi juga dari sejauh mana anak-anak dapat tumbuh, belajar, dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, berbagai program lintas sektor terus diperkuat agar kebutuhan anak dapat terakomodasi secara menyeluruh.

Ia juga mengatakan pentingnya partisipasi anak dalam proses pembangunan. Anak-anak perlu diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya sebagai bagian dari upaya menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka.

“Anak adalah aset bangsa dan generasi penerus pembangunan. Karena itu, investasi terbaik yang dapat dilakukan adalah memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang melindungi, menghargai, dan mendukung potensi yang dimiliki,” katanya.