RRI.CO.ID, Palangka Raya - Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menggelar Sosialisasi Analisis Standar Belanja (ASB) Fisik dan Analisis Standar Belanja Nonfisik Tahun Anggaran 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Peteng Karuhei II, Kantor Wali Kota Palangka Raya.

Sosialisasi ini menjadi langkah strategis dalam mendukung penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemko Palangka Raya.

Melalui sosialisasi ini, pemerintah daerah berupaya menyamakan pemahaman terkait penerapan standar belanja dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Dengan demikian, proses penyusunan anggaran dapat dilakukan secara terukur, transparan, dan akuntabel.

Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, mengatakan kegiatan tersebut memiliki arti penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik. Menurutnya, penyusunan APBD harus memperhatikan prinsip akuntabilitas serta efektivitas penggunaan anggaran.

“Pertemuan pada hari ini memiliki makna strategis sebagai salah satu langkah penting dalam penyusunan APBD Pemerintah Kota Palangka Raya. Pada masa sekarang, tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat,” ujarnya, Selasa, 2 Juni 2026.

Arbert menjelaskan, penerapan Analisis Standar Belanja juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memenuhi indikator penilaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP). Penilaian tersebut melibatkan sejumlah lembaga, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Ia menambahkan, sistem penyusunan anggaran berbasis kinerja memerlukan penilaian yang objektif terhadap setiap usulan program dan kegiatan beserta alokasi anggarannya. Melalui penerapan ASB, setiap belanja daerah diharapkan memiliki dasar perhitungan yang jelas sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.