RRI.CO.ID, Pangkalan Bun - Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Tim SAKIP Kabupaten dalam rangka pembahasan pelaksanaan Pra Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026, Selasa, 5 Mei 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Sinergi Inspektorat Daerah tersebut dihadiri oleh sejumlah perangkat daerah yang tergabung dalam Tim SAKIP, di antaranya Bagian Organisasi, Bapperida, BKPSDM, serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian.

Rakor ini dilaksanakan sebagai bagian dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Tahun 2026, sekaligus menjadi langkah awal dalam memastikan kesiapan pemerintah daerah menghadapi evaluasi SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Pembahasan dalam kegiatan ini mencakup pelaksanaan pra evaluasi SAKIP, identifikasi kesiapan dokumen pendukung, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam penyusunan dan pelaporan kinerja.

Supervisor Tim Evaluasi AKIP Inspektorat Daerah Kobar, Sutowo, menegaskan bahwa pra evaluasi memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di daerah.

"Persiapan Pra evaluasi ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa seluruh komponen SAKIP, mulai dari perencanaan, pengukuran, hingga pelaporan kinerja, telah selaras dan memenuhi standar yang ditetapkan. Ini bukan sekadar pemenuhan administrasi, tetapi bagaimana kinerja pemerintah benar-benar berorientasi pada hasil," ujar Sutowo.

Ia juga menambahkan bahwa koordinasi yang kuat antarperangkat daerah menjadi kunci dalam meningkatkan nilai evaluasi SAKIP Kabupaten Kotawaringin Barat.

"Kami mendorong seluruh perangkat daerah untuk lebih aktif melakukan perbaikan berkelanjutan, khususnya dalam penyusunan pohon kinerja, indikator yang terukur, serta pemanfaatan aplikasi e-SAKIP secara optimal," Sutowo menambahkan.

"Semoga seluruh perangkat daerah dapat menyamakan persepsi dan meningkatkan kesiapan secara substansial, sehingga pelaksanaan evaluasi SAKIP Tahun 2026 dapat berjalan optimal dan menghasilkan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah," ia mengakhiri.