RRI.CO.ID, Gorontalo – Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menegaskan komitmennya dalam memperkuat reformasi birokrasi melalui pengembangan sistem manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih terukur dan berbasis kinerja.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-80 DPRD Provinsi Gorontalo terkait penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Senin 27 April 2026.

Gusnar mengungkapkan, selama ini penempatan ASN dalam jabatan belum sepenuhnya memanfaatkan hasil asesmen talenta secara optimal. Padahal, sistem tersebut telah dirancang untuk memetakan potensi, kompetensi, serta kinerja individu ASN secara menyeluruh.

“Kita sudah memiliki sistem manajemen talenta, tetapi dalam implementasinya belum sepenuhnya digunakan secara utuh. Ke depan, ini akan kita perkuat agar penempatan jabatan benar-benar sesuai kapasitas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam sistem manajemen talenta, ASN diklasifikasikan dalam sejumlah kategori berdasarkan hasil penilaian kinerja dan potensi. ASN yang layak menduduki jabatan strategis idealnya berada pada kategori tertinggi, sehingga mampu menjalankan tugas secara profesional dan efektif.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo akan menambahkan instrumen penilaian baru berupa tes kapasitas individu. Tes ini bertujuan mengukur kemampuan ASN secara lebih komprehensif, tidak hanya dari aspek administratif, tetapi juga dari cara berpikir, analisis, serta kemampuan menyelesaikan masalah.

Selain itu, gubernur juga mendorong budaya intelektual di kalangan ASN melalui kewajiban menulis gagasan atau kajian singkat terkait tugas dan permasalahan yang dihadapi di lingkungan kerja masing-masing.

“Kami mulai dengan mewajibkan pejabat administrator menyusun tulisan singkat. Dari situ kita bisa melihat cara berpikir, sistematika, dan kapasitas mereka dalam memahami persoalan,” jelasnya.

Langkah ini dinilai penting untuk membangun birokrasi yang tidak hanya administratif, tetapi juga adaptif, inovatif, dan mampu merespons tantangan pembangunan secara cepat.

Di sisi lain, Gusnar juga menyoroti perlunya keseimbangan antara jabatan struktural dan fungsional. Ia mengakui bahwa selama ini asesmen terhadap jabatan fungsional masih belum optimal dibandingkan dengan jabatan administrator dan pengawas.

“Ke depan, penataan jabatan fungsional juga akan menjadi perhatian, agar tidak terjadi kekosongan atau ketimpangan dalam struktur organisasi,” tambahnya.

Melalui reformasi birokrasi ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo menargetkan terciptanya sistem pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. ASN diharapkan tidak hanya menjalankan tugas rutin, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pembangunan daerah.

Gubernur pun menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar perubahan sistem, tetapi juga perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN.

“Yang kita bangun bukan hanya sistemnya, tetapi juga mentalitasnya. ASN harus siap berubah, lebih terbuka, dan terus meningkatkan kapasitas diri,” pungkasnya.