RRI.CO.ID, Bogor - Pemerintah Kabupaten Bogor memperkuat tata kelola perizinan sebagai langkah strategis untuk menyelaraskan pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Hal ini disampaikan oleh Rudy Susmanto dalam rapat koordinasi perizinan di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Jumat 17 April 2026.

Dalam rapat tersebut, ditegaskan bahwa penguatan sistem perizinan menjadi kunci untuk mendorong pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Selain itu, kebijakan ini juga ditujukan agar berbagai program strategis, termasuk program nasional, dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Rudy menyebut percepatan proses perizinan menjadi prioritas, terutama yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu Bupati Rudy menambahkan bahwa perbaikan tata kelola perizinan menjadi salah satu priorotas pemerintah daerah dalam mendorong iklim investasi yang sehat.

“Perizinan yang baik harus mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha,” ujarnya.

Sejumlah langkah strategis telah dilakukan, di antaranya digitalisasi layanan perizinan melalui sistem berbasis elektronik, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan kapasitas aparatur pelayanan. Pemerintah Kabupaten Bogor juga memperkuat koordinasi antar perangkat daerah agar proses perizinan tidak berbelit dan lebih terintegrasi.

Selain itu, pengawasan internal turut diperketat untuk mencegah potensi penyimpangan dalam proses perizinan. Masyarakat juga didorong untuk aktif memberikan masukan maupun melaporkan kendala yang dihadapi dalam pengurusan izin.

Bupati Bogor menambahkan, Pemkab Bogor terus melakukan pembenahan melalui peningkatan pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses perizinan. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mempercepat pembangunan di berbagai sektor.