RRI.CO.ID, Fakfak - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Fakfak melakukan kunjungan koordinasi ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostaper) Kabupaten Fakfak, Rabu, 1 April 2026, sebagai langkah strategis dalam menghadapi pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026 sekaligus memperkuat sinkronisasi data sektoral di daerah.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong transformasi tata kelola data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak agar lebih modern, terintegrasi, dan mampu menjawab kebutuhan perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat dan terkini. Dalam pertemuan tersebut, BPS Fakfak dan Dinas Kominfostaper membahas sejumlah isu krusial, mulai dari peningkatan kualitas data sektoral, penguatan sistem pengelolaan statistik, hingga optimalisasi peran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyediaan data yang valid dan berkelanjutan.

Diskusi berlangsung dinamis dengan penekanan pada pentingnya membangun ekosistem data yang terpadu. Kedua belah pihak sepakat bahwa keberhasilan EPSS 2026 sangat bergantung pada komitmen bersama dalam menjaga konsistensi, validitas, serta keterpaduan data lintas sektor.

Selain membahas aspek teknis, pertemuan ini juga menjadi momentum mempererat hubungan kelembagaan antara BPS Fakfak dan Pemerintah Kabupaten Fakfak. Kolaborasi yang solid dinilai menjadi kunci dalam menghadapi tantangan pengelolaan data di era digital saat ini.

Kepala Dinas Kominfostaper Kabupaten Fakfak, Muhamad Taufiq, menyampaikan apresiasinya atas kunjungan tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap memperkuat koordinasi bersama BPS serta mendorong keterlibatan aktif seluruh OPD dalam penyediaan data yang berkualitas.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dalam pengelolaan statistik sektoral demi mendukung pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Melalui koordinasi ini, diharapkan pelaksanaan EPSS Tahun 2026 di Kabupaten Fakfak dapat berjalan lebih optimal dengan dukungan data yang semakin akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.