RRI.CO.ID, Masohi - Pemerintah Provinsi Maluku terus memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota guna menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini ditegaskan dalam kunjungan kerja jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku ke Kantor Bupati Maluku Tengah pada Selasa 31 Maret 2026.

Kedatangan Kepala Bapenda Provinsi Maluku Djalaludin Salampessy beserta rombongan yang terdiri dari Sekretaris Bapenda, Kepala Bidang Pajak, dan staf ini diterima langsung oleh Wakil Bupati Maluku Tengah, Mario Lawalata didampingi Kepala Bapenda Kabupaten Maluku Tengah.

Kepala Bapenda Provinsi Maluku mengungkapkan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen bersama antara Pemprov Maluku dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam diskusi tersebut, Pemprov meminta Pemkab Maluku Tengah untuk lebih progresif dalam melakukan identifikasi potensi pajak di wilayahnya.

"Kami mendorong Maluku Tengah untuk mengidentifikasi alat berat yang beroperasi, perusahaan pengguna air permukaan, hingga pendataan kendaraan di atas air dengan bobot 7 GT ke atas," ujar Salampessy.

Selain itu, mengingat luasnya wilayah Maluku Tengah, ia menekankan pentingnya kerja sama dengan Samsat Provinsi untuk melakukan operasi rutin (sweeping) kendaraan bermotor hingga ke wilayah Kepulauan Lease, Leihitu, serta Seram Utara dan Seram Selatan. Target yang ditetapkan untuk tujuh jenis pajak di wilayah Maluku Tengah yang mencapai Rp10 miliar rupiah dan Kontribusi Opsen Pajak Rp6 Miliar.

Lebih lanjut, dijelaskan kontribusi opsen pajak dari Provinsi ke Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2025 lalu tercatat cukup signifikan, yakni mencapai kurang lebih Rp6 miliar.

"Dengan angka tersebut, kami sangat mengharapkan sinergi dan kolaborasi Pemkab Maluku Tengah untuk memenuhi target yang ditetapkan. Kami yakin, dengan bergerak bersama, target PAD 2026 dapat terwujud," tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Maluku Tengah Mario Lawalata menyambut baik dan menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi. Meski mengakui adanya kendala keterbatasan fiskal daerah, ia menegaskan bahwa peningkatan PAD melalui kerja sama dengan provinsi adalah sebuah keharusan.

"Prinsipnya, kami siap bersinergi. Hal ini akan segera saya laporkan kepada Pak Bupati. Kami akan mendorong SDM di dinas pendapatan untuk turun ke lapangan melakukan sweeping bersama dan melakukan kegiatan penunjang lainnya," tegas Wakil Bupati.

Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen kedua belah pihak untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada demi mencapai kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Pamahanunusa. (Bertje Minanlarat)