RRI.CO.ID, Boven Digoel – Pemerintah Kabupaten Boven Digoel diminta tidak merasa puas dengan capaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yang diperoleh dari pemeriksaan laporan keuangan. Permintaan dan penegasan itu disampaikan Ketua DPRK Boven Digoel, Simon Aka.

Menurut Simon, Kabupaten Boven Digoel telah lima kali menerima opini WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi, agar tata kelola keuangan daerah terus diperbaiki hingga mampu meraih opini yang lebih baik.

"Kalau tahun berikutnya kembali memperoleh opini WDP, berarti kita belum menunjukkan kemajuan. Semua pihak harus bekerja lebih keras memperbaiki pengelolaan keuangan daerah," ucapnya, Kamis 9 Juli 2026.

Ia menilai, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah daerah maupun seluruh OPD. Perbaikan administrasi, pengawasan, serta tindak lanjut terhadap setiap rekomendasi hasil pemeriksaan harus dilakukan secara konsisten.

Simon juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terlena dengan capaian yang ada. Menurutnya, peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan menjadi syarat penting untuk memperkuat kepercayaan pemerintah pusat.

Ini sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Boven Digoel.