‎Peserta unjuk rasa menyampaikan aspirasi mengenai transparansi pelaksanaan SPMB. Berdasarkan data yang disampaikan dalam forum, sekitar 25 calon peserta didik yang masih berada dalam wilayah zonasi tidak diterima di SMA Negeri 1 Malinau karena kalah dalam sistem pemeringkatan pada jalur domisili.

‎Aksi penyampaian aspirasi semula berlangsung di halaman Kantor DPRD Kabupaten Malinau sebelum akhirnya peserta aksi bersama pihak terkait sepakat melanjutkan pembahasan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Malinau.

‎"Kami menginginkan transparansi dalam SPMB 2026, anak-anak kami yang mendaftar di sekolah di dalam zonasi didiskualifikasi karena sistem ini, ini bukan persoalan baru, kenapa susah sekali anak kami sekolah di rumahnya sendiri, kalau alasannya perengkingan nilai, mau diapakan anak-anak yang lain ini? Apa solusi terbaik yang bisa kita lakukan," ungkap Musa Bilung, salah satu wali murid.

‎Kedatangan peserta aksi diterima sejumlah anggota DPRD Kabupaten Malinau, di antaranya Wakil Ketua DPRD Bilung Ajang dan Ketua Komisi I DPRD Dolvina Damus. ‎"Kita agendakan RDP hari ini tujuannya memang untuk membahas dan mencari solusi dari persoalan yang ada," ungkap Bilung Ajang.

RDP juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Kepala UPTD Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Cabang Malinau-KTT, Kepala SMA Negeri 1 Malinau, Dewan Pendidikan, serta perwakilan orang tua murid.

‎SPMB Tahun 2026 terdiri atas empat jalur penerimaan, yakni jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua atau wali. Persoalan yang dipersoalkan masyarakat berfokus pada mekanisme seleksi di jalur domisili yang dinilai belum mengakomodasi seluruh calon peserta didik yang berdomisili di wilayah zonasi.

Hal ini menyebabkan sejumlah murid terpaksa harus mendaftar di sekolah lain yang jauh atau sekolah yang tidak dikehendaki.

‎Sementara itu, aparat kepolisian melakukan pengamanan selama aksi penyampaian aspirasi dan pelaksanaan RDP berlangsung. Hingga berita ini diturunkan, rapat masih berlangsung dan DPRD Kabupaten Malinau masih mendengarkan penjelasan dari seluruh pihak sebelum menyampaikan hasil atau rekomendasi.