RRI.CO.ID, GORONTALO – DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Gorontalo menggelar rapat paripurna tingkat I untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan keuangan pemerintah daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Julfikar Usira, mengatakan rapat paripurna menjadi tahapan penting dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD 2025. Dalam forum tersebut, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo mulai membahas dokumen pertanggungjawaban yang selanjutnya akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

Menurut Julfikar, pembahasan dilakukan secara bertahap melalui sidang paripurna yang melibatkan unsur eksekutif dan legislatif. Selain itu, pemerintah daerah juga akan menindaklanjuti berbagai rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Ia menilai rapat paripurna tingkat I merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah. Kolaborasi kedua belah pihak diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih akuntabel, termasuk dalam penyelesaian laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025.

Selain membahas pertanggungjawaban APBD 2025, rapat Badan Musyawarah (Banmus) dan paripurna tingkat I juga mengagendakan usul inisiatif dari pihak eksekutif terkait perampingan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Rancangan tersebut sebelumnya telah melalui proses finalisasi.

Julfikar menambahkan, hasil finalisasi pembahasan SOTK selanjutnya akan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo sesuai tahapan yang berlaku. Ia berharap penyempurnaan struktur organisasi tersebut dapat meningkatkan efektivitas birokrasi sehingga pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal.