RRI.CO.ID, Gorontalo – Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menerima aspirasi yang disampaikan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Provinsi Gorontalo di Ruang Dulohupa DPRD Provinsi Gorontalo, Kamis 7 Mei 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Ridwan didampingi Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Provinsi Gorontalo.

Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Provinsi Gorontalo menyampaikan sejumlah tuntutan dan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari isu demokrasi, ketahanan pangan, hingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Massa aksi menyoroti perluasan peran TNI dan Polri di ranah sipil yang dinilai bertentangan dengan semangat reformasi dan prinsip demokrasi. Selain itu, mereka juga meminta evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG, terutama terkait kualitas makanan, penggunaan kemasan plastik, serta transparansi penggunaan anggaran.

Mahasiswa turut meminta adanya pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk audit terhadap satuan tugas dan penyelenggara program di daerah.

Selain isu MBG, massa aksi juga mengangkat persoalan ketahanan pangan, dugaan mafia pupuk, alih fungsi lahan pertanian, hingga penolakan terhadap sejumlah Proyek Strategis Nasional yang dianggap berdampak terhadap masyarakat dan lingkungan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ridwan Monoarfa menyatakan DPRD Provinsi Gorontalo menerima seluruh tuntutan yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat sebagai bagian dari proses demokrasi.

Ia menegaskan seluruh poin aspirasi akan diteruskan kepada pemerintah pusat sesuai mekanisme kelembagaan yang berlaku.

Ridwan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas daerah dan menjadikan ruang demokrasi sebagai sarana penyampaian pendapat secara tertib dan bertanggung jawab.