RRI.CO.ID, Bengkulu - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI resmi menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan biofarmasi global asal Jepang, Takeda, untuk membangun ekosistem Produk Obat Derivat Plasma (PODP) di Indonesia. Kerja sama yang diumumkan melalui siaran pers di Jakarta, pada Senin, 13 Juli 2026, ditandai dengan pemberian izin fraksionasi plasma kepada Takeda sebagai langkah awal membangun ekosistem plasma dari hulu hingga hilir pertama di kawasan Asia Tenggara.

Dikutip dari laman kemkes.go.id pada Selasa, 14 Juli 2026, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan kerja sama tersebut merupakan upaya pemerintah memperkuat kemandirian industri kesehatan sekaligus menjamin ketersediaan terapi esensial bagi masyarakat secara berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi dengan mitra global menjadi bagian dari strategi membangun sistem layanan kesehatan nasional yang lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

"Inisiatif ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk membangun kapabilitas layanan kesehatan yang strategis. Melalui kerja sama yang erat dengan mitra global terpercaya seperti Takeda, Indonesia akan dapat mempercepat pengembangan sistem layanan kesehatan yang lebih tangguh dan siap menghadapi masa depan," kata Budi Gunadi Sadikin.

Sebagai tahap awal, Takeda akan menginvestasikan dana hingga 30 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp539 miliar untuk pengembangan proyek selama dua tahun. Investasi tersebut akan digunakan untuk membangun sejumlah bank plasma di Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 sebagai bagian dari jaringan bank plasma BioLife milik Takeda.

Selama fasilitas manufaktur dalam negeri masih dalam tahap kajian, plasma yang dikumpulkan di Indonesia akan diproses melalui jaringan manufaktur global Takeda dengan komitmen mengutamakan kebutuhan pasien di dalam negeri. Secara bersamaan, perusahaan juga tengah mengkaji pemenuhan berbagai persyaratan regulasi untuk membangun pabrik terapi turunan plasma berteknologi mutakhir di Indonesia.

Pengembangan ekosistem PODP dinilai semakin penting seiring meningkatnya kebutuhan terapi berbasis plasma di berbagai negara. Saat ini Indonesia, bersama sebagian besar negara di kawasan ASEAN, masih menghadapi tantangan berupa rendahnya angka diagnosis penyakit yang memerlukan terapi plasma serta terbatasnya akses dan kesadaran masyarakat terhadap pengobatan tersebut.

Kemitraan strategis ini turut melibatkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani menyebut kerja sama tersebut merupakan investasi jangka panjang yang membuka peluang transfer teknologi, pengembangan sumber daya manusia, serta penciptaan lapangan kerja di sektor kesehatan.

Presiden Plasma-Derived Therapies Takeda, Ramy Riad, menyatakan pihaknya siap mendukung pembangunan ekosistem plasma nasional dengan memanfaatkan pengalaman dan teknologi global yang dimiliki perusahaan. Ia menegaskan kolaborasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap terapi berbasis plasma, tetapi juga menciptakan lapangan kerja berketerampilan tinggi bagi tenaga kesehatan dan teknisi laboratorium serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat inovasi kesehatan di kawasan Asia Tenggara.