RRI.CO.ID, Bogor - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Bagian Hukum menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Fasilitasi Permasalahan Hukum Di Kawasan Perbatasan Negara di Bogor, 11-12 Mei 2026 lalu.

Rakor dengan tema "BNPP Bersoleg" atau Berbincang Soal Legislasi (Bersoleg) dihadiri sejumlah 'penjaga perbatasan negara' yang bertugas di Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Kelompok Ahli BNPP, Irjen Pol (purn) Hamidin Aji Amin, yang membuka Rakor tersebut memaparkan tentang urgensi perbatasan negara sebagai pertahanan dan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hamidin mengkomparasi, keamanan di Selat Malaka yang berada di antara pesisir timur Pulau Sumatra (Indonesia) dan semenanjung barat Malaysia; dengan situasi geopolitik keamanan Selat Hormuz di perbatasan Iran, yang berdampak pada internasional dan keuangan nasional.

Menurutnya, ketegangan geopolitik yang terjadi di Selat Hormuz, Iran menjadi isu internasional karena menjadi hal yang vital bagi semua negara.

"Seperti Selat Hormuz berdampak signifikan pada keuangan nasional,Cegah Selat Malaka Jadi Selat Hormuz!," kata Hamidin.

Ia memaparkan, ketegangan di Selat Hormuz memegang peran krusial karena terdapat 4 saluran kabel komunikasi bawah laut (fiber optik), jalur tersibuk dalam rantai energi dan perdagangan global. Akibat dampak perang Amerika Serikat (AS) - Iran telah membuat Dampak Ekonomi dan Tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

"Nilai tukar Rupiah melemah tajam ke level Rp17.500 per Dolar AS. Mata uang Dolar Amerika Serikat dan mata uang Euro juga melemah," ia menambahkan.

"Kenapa kita perlu menjaga keamanan Selat Malaka?" Hamidin menuturkan jika terjadi permasalahan di Selat malaka lebih parah dampaknya kepada dunia. Hal ini karena Selat Malaka juga termasuk penyumbang presentase lintasan dalam perdagangan dunia, seperti hanya dengan Laut China Selatan.

Selain itu Selat Malaka juga menjadi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)yang berfungsi sebagai "jalan tol" bagi pelayaran dan penerbangan internasional agar dapat melintas dengan aman dan cepat.

"Menegaskan bahwa perbatasan negara merupakan simbol kedaulatan negara, jika terjadi permasalahan kecil akan berdampak secara nasional dan internasional," ujarnya.

Mantan Deputi Kerja sama Internasional BNPT ini juga menerangkan, saat ini BNPP tidak hanya menjadi simbol administrasi melainkan menjadi pusat Koordinasi Nasional. Melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan infrastruktur pendukung lainnya telah berhasil mengubah Kawasan Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat bersaing dengan wilayah Tebedu di Malaysia.

Selain itu, melalui pembangunan PLBN juga membuat dominasi ekspor Indonesia terhadap Timor Leste. Menurut data yang dihimpun Sekretariat Tetap BNPP per hari terdapat setidaknya 23 truk besar yang melaju membawa komoditas barang ke negara tersebut.

Modernisasi infrastruktur di PLBN dan sinergi antar instansi juga membuat arus hilir mudik masyarakat semakin mudah dan aman.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian Dr. Belly Isnaeni S.H., M.H menerangkan bahwa, Rakor yang mengundang BPPD seluruh Indonesia baru kali ini dilakukan. BNPP memandang perlu untuk menyamakan persepsi terkait berbagai permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan Amanat UU 43 tahun 2008, khususnya Pembentukan Badan Pengelola di daerah provinsi, kabupaten/kota yang memiliki kawasan perbatasan antarnegara.

Saat ini jumlah provinsi, kabupaten dan kota yang berbatasan dengan negara tetangga terdiri atas : 18 Provinsi, dan 74 Kabupaten/Kota. Jumlah Badan Pengelola Perbatasan Daerah saat ini 8 BPPD Provinsi dan 31 BPPD Kabupaten.

Dalam Rakor BNPP Bersoleg juga turut memberikan pemaparan Asisten Deputi Pertahanan dan Keamanan, Deputi bidang Politik, Kukum, Keamanan dan HAM, Sekretariat Dukungan Kabinet, Edwin Jeffry Herald Wuisang, SH, M.M, MH; dengan pembahasan "Urgensi dan Implikasi Pertahanan dan Kemanan Dalam Permasalahan Hukum Di Kawasan Perbatasan; Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Rikie, S.STP, M.Si dengan "Urgensi Penganggaran Di Kawasan Perbatasan".

Selain itu turut memberikan pemaparan Analis Keuangan Ahli Muda pada Direktorat Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Direktorat Jendral Anggaran dengan pembahasan "Urgensi Penyusunan Penganggaran Pengelolaan Dalam Permasalahan Hukum".

Penulis : Binsar Marulitua (Penata Layanan Operasional Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian) BNPP