RRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah membahas penyusunan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagai dasar teknis penganggaran tahun 2027. Di tengah tuntutan efisiensi serta dinamika geopolitik global, kementerian berupaya memastikan perencanaan anggaran tetap optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Terkait pembahasan KRO dan RO, berkaitan dengan kondisi ekonomi negara kita, kita harus betul-betul efisien, memberikan output yang besar kepada masyarakat, sebagaimana tugas kita dalam memberikan pelayanan. Agar kualitas layanan tidak terganggu,” ujar Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, saat membuka Rapat Pembahasan Usulan KRO dan RO Tahun 2027 pada Senin, 6 April 2026.

Rangkaian rapat akan berlangsung hingga 13 April 2026. Dalu Agung Darmawan meminta agar pembahasan difokuskan pada penyelarasan KRO dan RO dengan kerangka acuan kerja, prioritas target kinerja, serta implementasinya di lapangan.

“Usulan yang kita ajukan tidak hanya kuat secara substansi, tetapi juga harus tertib secara struktur, logika, dan pembiayaan,” ia menegaskan.

Ia juga menekankan pentingnya penyusunan KRO dan RO 2027 secara menyeluruh, mulai dari ketepatan nomenklatur output, kesesuaian target dan tahapan kegiatan, kewajaran anggaran, hingga volume dan capaian yang ditetapkan.

“Selanjutnya kegiatan yang menunjukkan ketidakseimbangan antara realisasi fisik dan anggaran agar dikaji ulang. Pada akhirnya, seluruh prosesnya harus menghasilkan keseluruhan yang lebih efisien, lebih realistis, dan akuntabel,” kata Dalu Agung.

Pertemuan yang dihadiri 100 pegawai dari berbagai unit kerja pusat ATR/BPN ini turut diikuti oleh Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng. Ia menyampaikan bahwa berdasarkan evaluasi, sejak 2025 banyak KRO dan RO yang sudah tidak sesuai atau tidak relevan dengan kondisi aktual di lapangan.

“Dengan pembahasan ini, kami yakini akan terjadi perubahan pada struktur yang selama ini kita gunakan. Harapannya, perubahan ini dapat diterapkan pada penganggaran 2027 mendatang dengan pemahaman yang detail dan tanpa keragu-raguan,” ujar Andi Tenri Abeng. (AR/KR)