RRI.CO.ID, Makkah – Kementerian Haji dan Umrah RI (Kemenhaj) memperkuat pendampingan jemaah menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Salah satu fokus layanan adalah pengelolaan dam jemaah haji Indonesia.

Juru Bicara Kemenhaj Ichsan Marsha mengatakan, pemerintah menghormati keberagaman pandangan fikih terkait pelaksanaan dam. Jemaah diberi ruang menjalankan pilihan sesuai keyakinan fikih masing-masing.

“Kemenhaj menghormati keberagaman pandangan fikih dalam pelaksanaan dam,” ujar Ichsan di Makkah, Jumat, 22 Mei 2026. Ia menegaskan, pelaksanaan dam tetap harus berjalan tertib, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan data terakhir, sebanyak 100.268 jemaah haji Indonesia telah menyelesaikan ketentuan dam melalui berbagai skema. Rinciannya, 71.262 jemaah membayar melalui ADAHI di Arab Saudi.

Sebanyak 26.901 jemaah menyelesaikan dam di Indonesia, sementara 2.105 jemaah melaksanakan dam dengan berpuasa. Selain itu, 821 jemaah memilih haji ifrad sehingga tidak dikenakan dam tamattu’.

Ichsan menyebut, capaian tersebut menjadi catatan penting dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Menurutnya, pengelolaan dam yang tertata menunjukkan meningkatnya kesadaran jemaah terhadap mekanisme resmi.

“Pendataan dam jemaah haji Indonesia tahun ini mendapat apresiasi dari Pemerintah Arab Saudi,” katanya. Apresiasi itu menjadi dorongan pemerintah memperkuat tata kelola layanan haji.

Kemenhaj mengimbau jemaah berhati-hati terhadap tawaran pembayaran dam di luar jalur resmi. Jemaah diminta memastikan kejelasan mekanisme, bukti pembayaran, dan kepastian pelaksanaan.

“Jemaah kami minta tidak mudah percaya pada tawaran pembayaran dam yang tidak jelas,” ucap Ichsan. Jika ragu, jemaah diminta berkonsultasi dengan petugas kloter, pembimbing ibadah, atau petugas sektor.

Hingga hari ke-30 operasional haji, 498 kloter dengan 192.185 jemaah dan 1.984 petugas telah diberangkatkan ke Arab Saudi. Sebanyak 487 kloter dengan 188.259 jemaah dan 1.984 petugas telah berada di Makkah.

Menjelang puncak haji, Kemenhaj mengingatkan jemaah menjaga kesehatan, menghemat tenaga, dan memperbanyak istirahat. Pemerintah memastikan layanan kedatangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, pembinaan ibadah, hingga pelindungan jemaah berjalan optimal.