RRI.CO.ID, Jambi - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai judul film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” berpotensi menimbulkan aneka tafsir. Sebab itu, Menko Yusril meminta agar penulis skenario, sutradara, maupun produser yang terlibat dalam pembuatan film Pesta Babi untuk menjelaskan makna judul itu.

Pernyataan Yusril tersebut merespons polemik pembubaran berbagai kegiatan pemutaran film dokumenter garapan Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale itu di sejumlah daerah. Menurutnya keterbukaan tidak hanya dituntut dari pihak pemerintah, tetapi juga dari para pegiat seni.

“Kalau pemerintah sering dituntut untuk terbuka, maka saatnya juga seniman, penulis skenario film, dan produser bersikap terbuka pula serta bersedia memberikan penjelasan,” ujar Menko Yusril.

Yusril menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa diam dan berlindung di balik kekuasaan. “Pada saat yang sama, seniman juga tidak bisa diam dan berlindung di balik kebebasan berekspresi,” katanya.

Kendati demikian, Yusril memastikan pemerintah tak pernah menginstruksikan larangan kegiatan pemutaran film dokumenter Pesta Babi. Yusril berujar, Indonesia adalah negara demokrasi, dan pemerintah menjamin kebebasan berekspresi bagi setiap warga. “Namun, tidak ada kebebasan berekspresi tanpa tanggung jawab moral, baik kepada diri sendiri maupun kepada publik yang menerima sajian kebebasan berekspresi itu,” ujarnya.

Yusril berpendapat, kritik dalam film dokumenter ihwal proyek strategis nasional alias PSN di Papua Selatan ini merupakan hal yang wajar. “Walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial. ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ tampak bersifat provokatif,” ucap Yusril.

Yusril pun meminta masyarakat tidak bereaksi berlebihan hanya karena judul film yang dianggapnya sengaja dibuat untuk menarik perhatian publik. ”Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,” katanya.

Bagi Yusril, kritik yang disampaikan dalam film Pesta Babi juga bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah. “Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki,” ujar Yusril menjelaskan.

Film dokumenter Pesta Babi menggambarkan dampak ekspansi lahan dan industri terhadap hilangnya hutan adat, pangan tradisional, serta kedaulatan warga lokal di Papua. Film berdurasi sekitar 90 menit ini menyoroti perjuangan masyarakat adat di Papua seperti di Merauke, Boven Digoel, maupun Mappi dalam melawan ekspansi proyek strategis nasional (PSN).